Banda Aceh — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, S.T., M.Si., mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk memperkuat konsolidasi dan komunikasi dalam mengawal pembangunan daerah. Langkah ini dinilai krusial agar hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap selaras demi kepentingan masyarakat Aceh.
Imbauan tersebut disampaikan Taufik saat mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRA di Ruang Banggar DPRA, Banda Aceh, Rabu 26 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat yang sekaligus menjadi agenda kerja perdana Taufik sebagai Plt Sekda Aceh, ia menegaskan pentingnya kekompakan dan sinergi antara pemerintah daerah dan parlemen. Menurutnya, komunikasi yang selaras menjadi kunci dalam mempercepat berbagai program pembangunan.
“Eksekutif dan legislatif harus seiring seirama dalam berkomunikasi demi pembangunan Aceh yang lebih baik ke depan,” ujar Taufik di hadapan para anggota DPRA.
Taufik menjelaskan, penguatan komunikasi tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Mualem–Dek Fadh. Keduanya menginstruksikan jajaran eksekutif untuk terus memelihara keharmonisan dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga legislatif.
Ia menambahkan, keterbukaan dan kerja sama yang erat bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan menyangkut kemaslahatan masyarakat luas serta percepatan berbagai program strategis di Aceh.
Melalui kemitraan yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan DPRA, pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2025 diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Aceh.
“Kami memohon kerja sama yang baik. Mari bersama-sama kita bekerja dan membangun Aceh menjadi lebih baik. Sebagai rapat perdana saya selaku Plt Sekda, kami sangat terbuka dan memohon masukan serta saran dari teman-teman di DPRA,” pungkasnya. []
