Jakarta – Memperkuat komunikasi dan memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh), bersama ulama kharismatik Aceh sekaligus Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Tgk. H. Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi, Ketua DPRA Zulfadhli, A.Md., Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si., serta Ketua Komisi I DPRA Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I., M.M., melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., di Kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Drs. Syakir, M.Si., bersama sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Kehadiran unsur Pemerintah Aceh, pimpinan legislatif, kepala daerah, dan ulama dalam pertemuan tersebut mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat. Silaturahmi ini sekaligus menjadi ruang untuk mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi demi kepentingan serta masa depan Aceh.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah dan memastikan berbagai kepentingan masyarakat Aceh mendapat perhatian yang semestinya.
“Bagi kami, membangun Aceh membutuhkan komunikasi, kebersamaan, dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Kami ingin hubungan yang baik ini terus terjaga sehingga berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh dapat diperjuangkan bersama,” ujar Dek Fadh.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRA, dan berbagai unsur masyarakat, termasuk ulama, merupakan kekuatan penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
Kehadiran Abu Paya Pasi dalam silaturahmi tersebut juga menegaskan pentingnya peran ulama sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Sinergi antara umara dan ulama diharapkan terus menjadi landasan dalam menjaga keharmonisan, memperkuat persatuan, serta mengawal kemajuan Aceh.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, agar berbagai agenda strategis daerah dapat dikawal secara berkesinambungan demi terwujudnya Aceh yang semakin maju, stabil, dan sejahtera. []
