Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menyerukan pengusutan secara menyeluruh dan transparan atas insiden saat penertiban Bendera Bulan Bintang di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Rabu, 4 November 2026.
Peristiwa yang terjadi saat kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di meunasah setempat itu dilaporkan mengakibatkan Abzalul Rizal (20), warga Dayah Gampong Baro, meninggal dunia. Sejumlah warga, termasuk perempuan dan anak-anak, serta personel TNI juga mengalami luka-luka.
Fakta diminta dibuka secara terang
Melalui Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, Malik Mahmud menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia menegaskan pentingnya penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian, penyebab kematian korban, penggunaan kekuatan oleh aparat, dan pertanggungjawaban setiap pihak sesuai hukum.
“Fakta harus dibuka secara terang dan keadilan harus diberikan kepada semua pihak,” kata Zulfikar Idris, Jumat, 6 November 2026.
Wali Nanggroe juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dilibatkan agar proses pengusutan dapat berjalan secara independen.
Ia menyambut kesediaan pemerintah melakukan penyelidikan sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Persoalan Tiro dan polemik Bendera Aceh sebelumnya dibahas dalam pertemuan di Meuligoe Wali Nanggroe pada Rabu malam. Yusril disebut akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden.
Serukan semua pihak menahan diri
Malik Mahmud meminta seluruh pihak menahan diri, menghindari pernyataan provokatif, dan mengedepankan pendekatan persuasif. Aparat juga diminta tidak menggunakan senjata api terhadap warga dalam menangani persoalan pengibaran bendera.
Terkait polemik Bendera Aceh, Wali Nanggroe mendorong penyelesaian melalui dialog dan kepastian hukum. Dasar yang menjadi perhatian meliputi Nota Kesepahaman Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta kejelasan status Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Siap menjembatani dialog bermartabat
Lembaga Wali Nanggroe menyatakan siap menjembatani dialog antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, DPRA, aparat keamanan, ulama, dan masyarakat Pidie. Peran tersebut dilakukan tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara.
Wali Nanggroe mengingatkan agar keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perdamaian Aceh ditempatkan sebagai prioritas utama. Dialog yang bermartabat dinilai penting agar ketegangan tidak berkembang dan peristiwa serupa tidak terulang.
Artikel ini ditulis ulang secara orisinal berdasarkan laporan Aceh Online.
Referensi: Aceh Online – Insiden Berdarah di Pidie, Wali Nanggroe Desak Pengusutan Transparan
