KUTARAJAPOST.COM – Ulama Muda Aceh Tgk Masrul Aidi menyarankan agar imigran Rohingya yang berada di Aceh ditempatkan pada lahan atau tanah milik militer. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan dan menjamin keamanan mereka.
Saran ini disampaikan Tgk Masrul Aidi dalam diskusi Aceh Resource dan Development (ARD) terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, Sabtu (13/1/2024).
Ia mengatakan bahwa persoalan imigran Rohingya di Aceh sudah menjadi isu yang sensitif dan membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah.
“Kita tidak boleh membiarkan mereka begitu saja, karena mereka adalah saudara kita yang membutuhkan bantuan. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan mereka menimbulkan masalah di tengah masyarakat, seperti kabur dari penampungan atau terlibat dalam jaringan penyelundupan manusia,” kata Tgk Masrul Aidi1.
Ia menilai bahwa penempatan imigran Rohingya di lahan militer akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi imigran Rohingya, mereka akan mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari aparat keamanan. Bagi masyarakat Aceh, mereka akan merasa lebih tenang dan tidak khawatir akan adanya konflik sosial.
“Kalau mereka ditempatkan di lahan militer, mereka akan lebih terkontrol dan terawasi. Mereka juga akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka akan menjadi lebih produktif dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar,” kata Tgk Masrul Aidi2.
Ia juga menyampaikan agar pemerintah mencari solusi terbaik dalam penanganan para pegungsi Rohingya.
“Kita harus mendukung pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik. Kita harus menghormati hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai muslim,” ucap Tgk Masrul Aidi3.
Saran Tgk Masrul Aidi ini muncul di tengah adanya penolakan warga terhadap keberadaan imigran Rohingya di Aceh. Kedatangan mereka tidak disambut baik oleh sebagian warga Aceh, yang merasa terganggu dan resah.
Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk menangani masalah imigran Rohingya di Aceh. Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti UNHCR, IOM, Kemenlu, Kemenkopolhukam, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
