KUTARAJAPOST.COM – Pj Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan job fit atau uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas pemerintahan, meskipun kebijakan tersebut dianggap sudah sesuai aturan.
“Job fit ini bukan mutasi pejabat, tetapi untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan pejabat strategis memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Namun, saya memutuskan untuk membatalkan proses ini karena polemik yang muncul,” ujar Almuniza, pada Selasa, 15 Januari 2024.
Ia menjelaskan, kebijakan job fit mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 Jo PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, yang memberikan wewenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengevaluasi pejabat tinggi.
Selain itu, Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2020 juga mendukung pentingnya manajemen talenta.
Meski niatnya untuk mempersiapkan pemerintahan yang lebih efektif, Almuniza menyadari bahwa kebijakan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat.
“Saya tidak ingin energi kita habis untuk hal seperti ini. Masih banyak masalah penting yang harus kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Beberapa persoalan yang menjadi prioritas pemerintah saat ini, menurut Almuniza, adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian masalah pegawai non-ASN, upah petugas pasar, penanganan sampah, perbaikan jalan berlubang, dan ketersediaan air bersih.
Ia juga menegaskan hasil job fit, jika dilanjutkan, hanya akan menjadi rekomendasi bagi wali kota definitif yang akan datang. “Tujuan kita semua sama, yaitu menjadikan Banda Aceh lebih maju dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mari kita fokus pada hal-hal yang lebih penting,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Almuniza berharap polemik dapat mereda dan pemerintah dapat bekerja lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. []
