Pemprov Minta Bantuan Bencana Dilaporkan Terpusat di Posko Tanggap Darurat untuk Cegah Penumpukan
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh meminta agar seluruh bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor dilaporkan secara terpusat ke Posko Tanggap Darurat yang berada di Kantor Gubernur Aceh. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan bantuan di satu titik dan memastikan distribusi berlangsung tepat sasaran.
“Cukup dilaporkan saja bahwa mereka punya bantuan A, B, C, termasuk jika ada tenaga medis atau relawan. Karena kami menemukan ada daerah yang bantuannya menumpuk, sementara ada yang belum terjangkau,” ujar Juru Bicara Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, dalam. konferensi pers yang digelar di Media Center, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pelaporan bukan untuk mempersulit atau menambah birokrasi, tetapi untuk memastikan distribusi tidak tumpang tindih. Dengan pelaporan tersebut, posko dapat mengarahkan bantuan ke lokasi yang paling membutuhkan.
“Nanti pihak posko dapat memberi saran sasarannya ke mana dan kebutuhannya apa. Tidak ada izin-izin khusus. Lapor saja, agar tim di posko bisa menyampaikan ke daerah terkait,” katanya.
Selain itu, Murthalamuddin juga menyampaikan bahwa relawan yang ingin turun ke wilayah terdampak juga dapat melapor ke Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang berada di lantai 3 Kantor Gubernur Aceh. Forum ini memegang data daerah yang sudah menerima bantuan maupun yang masih kekurangan, sehingga dapat mengarahkan relawan serta menyalurkan bantuan seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan kebutuhan lainnya secara tepat.
Lebih lanjut, Murthalamuddin menjelaskan bahwa penyaluran bantuan hingga saat ini masih terkendala oleh akses darat yang terputus di banyak wilayah. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh keterlambatan petugas, melainkan akibat sulitnya akses di lapangan pascabencana.
“Bencana kali ini berbeda. Banyak jalan putus, jembatan rusak, dan longsor menutup akses. Ada pula ruas jalan yang tertimbun lumpur setinggi lebih dari satu meter, di atasnya terlihat keras, tapi bagian bawahnya masih lembek sehingga kendaraan mudah terjeblos,” ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, pengiriman bantuan melalui jalur darat hanya bisa dilakukan dengan metode rantai manusia di sejumlah titik, sementara sebagian relawan harus berjalan kaki untuk mencapai desa-desa yang masih terisolasi.
Selain akses darat, kendala komunikasi juga menjadi tantangan. Meski Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi RI) menargetkan pemulihan jaringan mencapai sekitar 70 persen dalam pekan ini, Murthalamuddin menyebut bahwa pemulihan tetap bergantung pada ketersediaan listrik.
“Starlink yang sudah dikirim juga tetap membutuhkan suplai daya. Jika baterainya habis dan tidak ada listrik, atau genset tersedia tetapi tanpa BBM, perangkat akan otomatis mati. Sejumlah BTS pun terendam banjir sehingga rusak. Inilah yang turut menyulitkan pemulihan komunikasi,” jelasnya.
