KUTARAJAPOST – Presiden RI Prabowo Subianto, pada Kamis 1 Januari 2026, mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan pascabencana. Di kabupaten ini, Presiden juga menggelar rapat terbatas bersama jajaran kementerian dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Presiden mengaku mendapat laporan dari banyak daerah terdampak bencana yang bertanya-tanya kenapa belum didatangi. Prabowo meminta maaf karena belum bisa hadir ke semua titik banjir dan longsor di Sumatera.
“Saya kemarin sempat ke Tapsel, dan hari ini saya kembali ke Tamiang, yang merupakan salah satu kabupaten paling besar dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari Mendagri, gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya, ‘kok Presiden belum sampai?’. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo menjelaskan dirinya disarankan hadir ke daerah yang memiliki kegiatan penting terlebih dahulu. Namun ia menegaskan semua daerah mengalami kesulitan yang sama.
“Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur, Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi,” ucapnya.
Presiden menyampaikan dirinya terbuka dengan kritik masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana Sumatera. Ia menerima kritik meski tidak semuanya benar.
Kritik yang dipermasalahkan adalah soal anggapan kunjungan pejabat ke lokasi bencana tidak bermanfaat. “Saya kira inilah memang kewajiban kita, saya berterima kasih kepada semua unsur yang saya lihat turun ke lapangan,” kata Prabowo dalam rapat dikutip dari siaran Sekretariat Kepresidenan.
Menurut Presiden, kementerian dan lembaga sudah berbagi tugas mengecek titik terdampak. Pejabat tidak hanya datang untuk melihat-lihat, tetapi juga mengidentifikasi masalah langsung di lapangan.
Meski begitu, Prabowo menyebutkan inisiatif itu tetap dianggap buruk oleh sejumlah pengamat.
“Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya, yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif,” tuturnya.
Prabowo menilai pemerintah berada di posisi serba salah. Jika pejabat tidak turun ke lokasi, dianggap tidak peduli. “Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah,” katanya.
Ia meminta para menteri, kepala badan, hingga kepala daerah tidak patah semangat. “Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, enggak apa-apa, walaupun itu fitnah. Walau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita ya,” tuturnya.
Prabowo menegaskan pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meski tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden.
Ia menyebutkan pemerintah menyiapkan anggaran besar dan mengerahkan seluruh unsur kabinet. Penanganan dilakukan paralel di berbagai wilayah terdampak.
“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo menyatakan pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Bantuan harus disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan transparan.
“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke Pemerintah Pusat,” ucap Presiden.
Ia menambahkan seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur. “Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” ujarnya.
Presiden juga menekankan percepatan pemulihan layanan dasar. “Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkasnya.
BNPB melaporkan total korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.154 orang hingga Rabu, 31 Desember 2025. Korban terbanyak di Aceh, 527 orang. Di Sumatera Utara 365 orang, dan di Sumatera Barat 262 orang.
Sebelum rapat terbatas, Presiden meninjau pembangunan rumah hunian sementara (huntara) yang diinisiasi Danantara. Prabowo tiba menggunakan mobil Maung dan menyapa warga dari sunroof bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
Presiden meninjau unit rumah berukuran 4,5×4,5 meter dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur, kipas angin, lemari, akses internet, dan sambungan listrik.
Rumah hunian ini dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi warga terdampak. Pembangunan dimulai 24 Desember 2025 dengan target awal 600 unit di Kampung Simpang 4, Kecamatan Karang Baru.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan 15.000 unit huntara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam tiga bulan. Program ini diharapkan mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Hunian juga dilengkapi ruang komunal, dapur bersama, toilet, taman bermain anak, dan musala. Pembangunan tahap pertama melibatkan tujuh BUMN sebagai bentuk sinergi pemerintah dan dunia usaha.[]
