Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) tetap membantu warga yang membutuhkan layanan kesehatan setelah berlakunya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Administrasi diurus, pelayanan diberikan walau belum selesai pengurusan jaminan kesehatannya, apakah JKA, BPJS mandiri,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Minggu (10 Mei 2026).
Nurlis menyampaikan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan seluruh rumah sakit pemerintah tetap melayani warga yang membutuhkan pertolongan kesehatan. “Sejauh ini RSUDZA telah melaksanakannya dengan baik,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Nurlis setelah melihat langsung pelayanan di RSUDZA serta berdiskusi dengan jajaran manajemen rumah sakit, yaitu Direktur Muazar, Wakil Direktur Administrasi dan Umum Teuku Hendra Faisal, Wakil Direktur Pelayanan Novita, dan Plt Wakil Direktur Penunjang M Fuad.
Berdasarkan data yang diperoleh Nurlis, RSUDZA menerima rata-rata 1.500 hingga 2.000 pasien setiap hari. Dari jumlah itu, sekitar 100 hingga 150 pasien merupakan pasien Unit Gawat Darurat. “Semuanya dilayani dengan baik, tanpa terkendala Desil,” kata Nurlis. Angka tersebut belum termasuk pasien rawat inap.
Selama masa transisi Pergub, kata Nurlis, RSUDZA banyak membantu mengurus administrasi pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu dari Desil 1 sampai Desil 5 yang tidak aktif. “RSUDZA mengurus administrasinya. Begitu dilaporkan ke Dinas Kesehatan Aceh, langsung berubah jaminan kesehatan pasien masuk ke JKA,” kata Nurlis.
Hingga Minggu (10 Mei 2026), data migrasi dari Desil JKN ke JKA tercatat sebanyak 33 pasien. Selain itu, terdapat juga kesalahan data, yaitu pasien dari golongan miskin yang datanya masuk ke golongan sejahtera.
“RSUDZA mengurus administrasi mereka, terutama pasien-pasien dengan penyakit katastropik untuk diaktifkan kembali JKA-nya,” ujar Nurlis.
Selama menunggu proses administrasi perubahan Desil untuk kejelasan jaminan kesehatan pasien, RSUDZA tetap melayani mereka dengan baik dan memberikan obat-obatan.
“Bahkan termasuk obat kemoterapi yang harganya mahal mencapai dua juta rupiah, tetap diberikan walaupun jaminan kesehatannya masih dalam proses pengurusan perubahan Desil,” katanya. Sampai Jumat (8 Mei 2026), hal tersebut terjadi pada 22 pasien yang berkunjung ke RSUDZA.
Nurlis menambahkan, tidak benar ada pasien yang diabaikan karena Pergub JKA. Ia mencontohkan isu yang beredar mengenai seorang anak yang tidak dilayani, pasien kanker yang ditelantarkan, dan penarik becak yang tidak diberikan obat.
“Anak tersebut tetap dilayani dengan baik. Mengenai penarik becak itu, bapak itu keliru mengenai resep obat. Ia mengira harus beli di apotek di luar RSUDZA, padahal resep itu untuk mengambil obat di dalam RSUDZA,” kata Nurlis.
“Mengenai pasien kanker, RSUDZA tetap memberikan kemoterapi yang harganya mahal mencapai Rp2 juta, walaupun belum selesai pengurusan jaminan kesehatannya karena proses perubahan Desil,” tambahnya.
