Kepala BPPIK Minta Pengusaha Hentikan Tindakan Ilegal demi Kemajuan Bangsa
Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), mengingatkan pengusaha agar tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan negara. Saat mengunjungi Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Aries meminta pengusaha untuk berhenti melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan negara, seperti penambangan dan penebangan liar, hingga kegiatan penyelundupan.
Sinergi dengan Negara: Pengusaha Diminta Tidak Merusak Aset
Menurut Aries, pengusaha telah mendapatkan banyak dukungan dari negara, baik fasilitas, lahan, hingga aset untuk beroperasi. Ia menegaskan bahwa kontribusi positif dari pengusaha penting untuk pembangunan. Aries meminta para pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan ilegal yang merugikan negara. “Mari bersinergi dan jangan merampok aset yang sudah difasilitasi negara,” ungkap Aries.
Hentikan Praktik Ilegal yang Merugikan Negara
Aries dengan tegas meminta penghentian berbagai praktik ilegal seperti penambangan, perikanan, dan logging liar. Ia juga menghimbau para pengusaha untuk memikirkan dampak hukum dan sosial dari tindakan yang melanggar aturan. “Berhenti melakukan tindakan ilegal dan lindungi masa depan keluarga serta anak-anak Anda dari risiko hukum,” kata Aries.
BPPIK Perkuat Koordinasi untuk Pemerintahan Bersih
Sebagai Kepala BPPIK yang baru dilantik, Aries menyampaikan bahwa BPPIK akan terus berkoordinasi dengan lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, KPK, serta kementerian terkait lainnya. BPPIK, yang dibentuk pada masa Presiden Prabowo, bertujuan memastikan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan pemerintah.
Tindakan Tegas untuk Melawan Korupsi dan Pemborosan
Aries menegaskan bahwa BPPIK akan bekerja keras bersama lembaga hukum untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, termasuk dalam instansi pemerintah. “Negara tidak akan maju tanpa pemerintahan yang bersih,” tegas Aries. Ia juga menyatakan komitmen BPPIK untuk memastikan APBN dan APBD dijalankan dengan tepat di seluruh tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah.
