Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Anggawira, mengungkapkan rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN. Badan ini akan berfungsi sebagai superholding yang akan langsung menghubungkan setiap BUMN dengan kementerian teknis terkait. Dalam Diskusi Polemik Trijaya di Jakarta Pusat pada Sabtu (28/9), Anggawira menjelaskan bahwa tujuan utama dari rencana ini adalah meningkatkan efisiensi dan memperlancar koordinasi antara BUMN dan kementerian teknis.
“Roadmap sudah disiapkan untuk membuat superholding, dengan BUMN yang dikelompokkan berdasarkan kementerian teknis masing-masing,” kata Anggawira. Rencana ini juga merupakan bagian dari upaya mengatasi hambatan birokrasi yang sering muncul di Kementerian BUMN.
Anggawira, yang juga Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menekankan bahwa pemimpin Badan BUMN haruslah profesional dan berpengalaman. “Kami butuh tokoh senior yang diterima banyak pihak, mungkin dari mantan pejabat Kementerian Keuangan, eks Gubernur Bank Indonesia (BI), atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tambahnya.
Baca Juga : Masa Depan BUMN: Anggawira Ungkap Rencana Prabowo untuk Superholding
Sosok Muliaman Hadad, mantan Ketua Dewan Komisioner OJK, muncul sebagai kandidat potensial untuk memimpin Badan BUMN. Meskipun Anggawira tidak mengonfirmasi atau membantah hal ini, dia menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan dalam pemilihan pemimpin.
Anggawira juga menjelaskan bahwa Ignasius Jonan, mantan Direktur Utama KAI, tidak dipertimbangkan sebagai kandidat kepala Badan BUMN oleh tim internal Prabowo. “Belum ada pembahasan mengenai Jonan,” ujarnya.
Transformasi ini diharapkan akan meningkatkan kinerja BUMN, memperkuat perannya dalam perekonomian, dan membantu mengatasi tantangan-tantangan yang ada.
