KUTARAJAPOST – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menerima audiensi Forum Solidaritas Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Jumat 9 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Sekda menyampaikan langkah-langkah strategis pemerintah dalam penanganan bencana, termasuk perpanjangan masa tanggap darurat.
Sekda M. Nasir mengungkapkan bahwa Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem resmi memperpanjang masa tanggap darurat mulai tanggal 9 hingga 22 Januari 2026. Untuk mengoptimalkan penanganan, pemerintah tengah menyusun Quick Win (target cepat) untuk 14 hari ke depan dan program lanjutan untuk 30 hari berikutnya.
Dalam upaya percepatan penanganan pascabencana, Pemerintah Aceh menetapkan fokus pemulihan pada enam klaster utama yang meliputi pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan wilayah. Strategi ini diambil untuk memastikan setiap aspek kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara komprehensif dan terukur.
Pada klaster logistik, pemerintah melakukan inovasi distribusi untuk menembus wilayah pedalaman yang terisolasi. Selain mengandalkan bantuan dari udara (air drop), distribusi kini melibatkan komunitas relawan motor trail dan offroad guna menjangkau titik-titik yang sulit dilalui kendaraan standar.
Sementara itu, untuk klaster pengungsian, fokus dialihkan pada penyediaan hunian jangka panjang melalui komitmen Pemerintah Pusat dalam membangun Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap). Sekda Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten akan terus mengawal proses pembangunan ini agar berjalan maksimal dan tepat waktu.
Sektor kesehatan juga menunjukkan progres positif dengan kembalinya operasional mayoritas rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak, yang kini diperkuat oleh dukungan tenaga kesehatan serta dokter dari seluruh Indonesia. Di sisi lain, klaster pendidikan mendapat perhatian khusus mengingat masifnya kerusakan fasilitas sekolah. Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah Aceh telah melakukan kebijakan pergeseran anggaran yang dialokasikan khusus untuk pengadaan kebutuhan dasar siswa, mulai dari seragam, buku sekolah, hingga penyediaan mobiler guna menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Kami juga telah mengerahkan 4.000 ASN ke Aceh Tamiang khusus untuk membersihkan sekolah-sekolah dan dayah agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan optimal,” tambah M. Nasir.
Guna memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana berjalan sistematis dan komprehensif, Pemerintah Aceh saat ini tengah memprioritaskan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Langkah ini diambil sebagai acuan utama dalam pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan bahwa percepatan penyusunan R3P ini merupakan instruksi langsung guna meminimalisir risiko bencana serupa di masa depan. Fokus utama dalam rencana besar ini adalah normalisasi sungai secara menyeluruh dan pembersihan lingkungan pascabencana.
“Penyusunan R3P ini sangat krusial. Kita tidak hanya sekadar memperbaiki kerusakan, tetapi fokus pada normalisasi sungai di seluruh Aceh untuk mengembalikan kapasitas tampung air dan mengurangi risiko banjir luapan yang sering terjadi,” ujar M. Nasir di Banda Aceh, Jumat 9 Januari 2026.
Sementara Ketua Forum Solidaritas Aceh, Delsi Roni, dalam kesempatan yang sama menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah. Forum ini melibatkan berbagai elemen mulai dari NGO, akademisi, hingga lembaga pemerhati perempuan.
“Kami ingin memastikan ada kolaborasi yang kuat dalam aspek-aspek yang bisa kami bantu, guna mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana,” tutup Delsi Roni. []
