Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 30 September 2026. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melaporkan penyelesaian proses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati bersama DPR.
“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin kami telah menyelesaikan proses RAPBN 2027, dan telah menyampaikan kepada Bapak Presiden kemarin paripurna berjalan lancar, dukungan dari DPR sangat-sangat konkret dan sangat-sangat jelas,” ujar Suahasil dalam keterangannya usai pertemuan.
Dalam rapat tersebut, Menkeu turut melaporkan proyeksi pendapatan dan belanja negara dalam RAPBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan mencapai lebih dari Rp3.400 triliun, sementara belanja negara mencapai lebih dari Rp4.100 triliun.
“Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara Rp4.100 triliun lebih,” katanya.
Selain membahas RAPBN 2027, pemerintah juga membahas upaya menjaga kondisi perekonomian dalam jangka pendek. Hal tersebut mencakup penguatan berbagai bantuan yang diperlukan dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini.
“Kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan, bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini, nanti Pak Menko akan menjelaskan,” ujar Suahasil.
Presiden Prabowo kemudian memberikan arahan agar pengelolaan APBN tetap kredibel dengan efisiensi yang dilakukan secara terukur. Efisiensi tersebut diarahkan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur,” kata Menkeu.
Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan investasi yang akan ditangani oleh Danantara. Menurut Menkeu, pemerintah akan memperkuat kolaborasi antara Danantara dan APBN dalam menjalankan peran masing-masing untuk menjaga perekonomian nasional.
“Tadi juga banyak diskusi mengenai investasi yang perlu dilakukan, yang nanti akan di-handle oleh teman-teman di Danantara dan kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi ibaratnya Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” ujar Suahasil.
Suahasil menjelaskan bahwa APBN akan tetap diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan. Sementara itu, Danantara akan menjalankan peran yang lebih kuat pada sisi investasi sebagai bagian dari sinergi pengelolaan perekonomian nasional.
“APBN itu membiayai yang sifatnya adalah pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan juga kemudian operasional dari pemerintah. Lalu kemudian Danantara itu adalah investasi, investasi akan sangat kuat di Danantara. Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama,” katanya.
Terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027, Suahasil menegaskan bahwa proses tersebut telah selesai dilakukan bersama DPR pada 29 September 2026. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR dan menjadi bagian dari penyelesaian proses APBN 2027.
“Sudah selesai kemarin, disahkan di DPR,” ujar Suahasil.
Melalui efisiensi yang terukur dan sinergi investasi, pemerintah berupaya memastikan anggaran negara semakin efektif dalam memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus menopang perekonomian nasional. []
(BPMI Setpres)
