BANDA ACEH — Asnawi, ST, MSM, resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh. Pemulihan infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor menjadi salah satu tugas utama yang diarahkan Gubernur Aceh kepada pejabat baru tersebut.
Pelantikan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik, ST, MSi, atas nama Gubernur Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin, 16 November 2026, sebagaimana dilaporkan The Aceh Post.
Sebelum mendapat amanah di PUPR, Asnawi menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkannya, Gubernur menunjuk Ir. Irwansyah, ST, MT, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Aceh.
Pulihkan akses dan konektivitas wilayah
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Taufik, perhatian utama diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur akibat banjir serta longsor pada akhir November 2025. Wilayah yang mengalami gangguan akses diminta mendapat prioritas agar mobilitas warga dan aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan.
Jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang menjadi bagian penting dari tanggung jawab PUPR. Pelaksanaan program pemulihan diminta memenuhi sasaran dan jadwal yang ditentukan.
Untuk mempercepat pekerjaan, koordinasi perlu diperkuat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), TNI, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ketangguhan infrastruktur dan tata kelola
Pemerintah Aceh juga menekankan agar pembangunan tidak hanya memulihkan sarana yang rusak. Aspek mitigasi bencana harus diperhitungkan untuk menghasilkan infrastruktur yang lebih tangguh.
Di lingkungan dinas, Asnawi diminta melakukan konsolidasi, membentuk tim kerja yang solid, dan menempatkan aparatur sesuai kompetensinya. Disiplin serta profesionalisme pegawai turut menjadi perhatian dalam arahan tersebut.
Percepatan realisasi anggaran perlu disertai pengendalian program, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan konstruksi. Langkah itu diperlukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.
Meski serapan anggaran didorong lebih cepat, kualitas pekerjaan, transparansi, dan akuntabilitas tetap harus dijaga. Gubernur berharap kepemimpinan baru di PUPR segera menghasilkan langkah nyata bagi pembangunan dan pemulihan Aceh.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.


























