Banda Aceh – Pemerintah Australia bersama The Asia Foundation dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meluncurkan sosialisasi awal Program Partisipasi (The Indonesia Democratic Participation) di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat 30 Oktober 2026.
Program kerja sama pembangunan Australia-Indonesia tersebut bertujuan memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan institusi pemerintah dan masyarakat sipil, serta pembangunan ruang kolaborasi dalam proses pengambilan kebijakan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan apresiasi kepada The Asia Foundation, GeRAK Aceh, dan Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) yang telah memilih Aceh sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program tersebut.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyambut baik inisiatif ini sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi dan membangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil,” kata Taufik.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.
Ia menilai partisipasi publik yang bermakna menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan. Masyarakat, termasuk kelompok rentan, harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
“Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan semakin inklusif, responsif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Taufik juga berharap seluruh jajaran Pemerintah Aceh mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dan kerja sama sesuai tugas masing-masing. Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya juga perlu terus dibangun secara terbuka dan konstruktif.
Sementara itu, Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, menjelaskan bahwa Program Partisipasi merupakan bagian dari kerja sama pembangunan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan demokrasi substantif.
Program tersebut berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030 dengan nilai pendanaan mencapai 30 juta dolar Australia atau AUD 30 juta.
Robert menyebutkan, program ini melanjutkan pembelajaran dari Program Percontohan Ketahanan Demokrasi (Democratic Resilience/DemRes) yang telah dilaksanakan pada 2021–2026.
Ada tiga capaian utama yang ingin diwujudkan melalui Program Partisipasi, yakni penguatan institusi, penguatan masyarakat sipil, serta pengembangan kegiatan demokrasi yang kolaboratif.
Pelaksanaannya mencakup lima area fokus, yaitu pemilu berintegritas, keterlibatan parlemen, partisipasi dan pendidikan warga negara, penguatan media independen dan berkualitas, serta upaya melawan misinformasi dan disinformasi.
Robert menambahkan, kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, dan inklusi sosial menjadi prinsip utama yang diintegrasikan dalam seluruh kegiatan program.
Secara nasional, Program Partisipasi dilaksanakan di tiga daerah sasaran, yakni Yogyakarta, Makassar, dan Aceh, selain kegiatan di tingkat nasional.
Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan kalangan akademisi melalui dua komponen utama, yaitu kemitraan antarlembaga negara dan kemitraan masyarakat sipil.
Pada komponen masyarakat sipil, Kedutaan Besar Australia menyalurkan hibah melalui The Asia Foundation sebagai pengelola program (convenor). Pendanaan tersebut selanjutnya diberikan kepada organisasi mitra untuk menjalankan kegiatan sesuai lima area fokus yang telah ditetapkan.
Lima mitra utama program ini adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Kemitraan, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
Melalui kolaborasi tersebut, Program Partisipasi diharapkan dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi sekaligus memperkuat hubungan antara institusi negara dan masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan akuntabel.[]
