BANDA ACEH — Penyelesaian status tanah Lapangan Blang Padang memasuki tahap baru. Presiden disebut telah menyetujui pengembalian kawasan tersebut kepada fungsi historisnya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, sementara Pemerintah Aceh diminta segera menempuh proses itsbat wakaf untuk memperoleh kepastian hukum.
Arahan itu tercantum dalam surat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada Gubernur Aceh, sebagaimana diberitakan Tinjauan.id pada 19 November 2026. Surat bernomor MKH-UM.01.01-223 tersebut bertanggal 9 November 2026.
Persetujuan Presiden perlu ditindaklanjuti secara hukum
Dalam surat yang diberitakan itu, Yusril menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan Blang Padang secara berkeadilan sesuai arahan Presiden. Pengembalian fungsi sejarah kawasan sebagai wakaf Masjid Raya Baiturrahman menjadi bagian dari penyelesaian tersebut.
Meski demikian, persetujuan tersebut bukan berarti seluruh proses hukum telah selesai. Pemerintah Aceh masih diminta mengajukan permohonan itsbat wakaf kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh agar status tanah memiliki dasar legal formal yang mengikat dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.
“Untuk itu, kami minta kepada Gubernur Aceh untuk segera mengajukan permohonan Itsbat Wakaf kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh,” demikian kutipan surat yang dimuat Tinjauan.id.
Pusat akan memfasilitasi lahan pengganti
Penyelesaian status Blang Padang juga mencakup rencana penyediaan lahan baru. Menurut laporan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan yang representatif bagi Kementerian Pertahanan untuk digunakan Kodam Iskandar Muda.
Lahan pengganti itu direncanakan sebagai kompensasi atas peralihan fungsi Blang Padang. Pemberitaan sumber belum merinci lokasi, luas, anggaran, maupun jadwal pengadaan lahan tersebut.
Pendampingan pengajuan disiapkan
Untuk mendukung tindak lanjut di daerah, Yusril menugaskan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri.
Dengan arahan tersebut, fokus berikutnya adalah pengajuan itsbat wakaf dan proses pemeriksaannya melalui mekanisme hukum. Laporan yang menjadi rujukan berita ini belum menyebut adanya putusan itsbat ataupun memastikan permohonan telah didaftarkan.
Karena itu, perkembangan terbaru ini perlu dipahami sebagai arahan untuk menuntaskan status hukum Blang Padang, bukan pengumuman bahwa seluruh proses pengembalian dan pengadaan lahan pengganti telah rampung.
Referensi: Tinjauan.id, 19 November 2026.
Gambar: dokumen surat sebagaimana dimuat Tinjauan.id.































