KUTARAJAPOST – PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat sejumlah perubahan signifikan dalam tata kelola pupuk subsidi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini dinilai mempercepat distribusi dan memperkuat akses petani terhadap pupuk.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor utama terwujudnya reformasi sektor pupuk.
“Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional.”
“Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Rahmad.
Pemerintah menerbitkan dua regulasi baru, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua aturan ini, sebanyak 145 regulasi lama dipangkas. Rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien.
Empat titik serah kini digunakan untuk mendekatkan pupuk ke petani, yaitu pengecer, koperasi, gapoktan, dan pokdakan.
“Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh dukungan dan kebijakan pemerintah yang telah menghadirkan regulasi distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani.”
“Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan dan regulasi tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari memastikan ketersediaan pupuk dan upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Rahmad.
Penyaluran pupuk subsidi tahun ini dimulai tepat pada 1 Januari 2025. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah. Petani menerima pupuk sesuai jadwal tanam.
Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi. Jumlah ini setara 64 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, capaian meningkat 10 persen. Jika dibandingkan dengan 2023, kenaikan mencapai 23 persen.
Kelancaran distribusi berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB menyebut 2025 sebagai tonggak sejarah baru. Produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai titik tertinggi. Indonesia mulai mengekspor beras ke sejumlah negara.
Pupuk Indonesia menyatakan akan terus mendukung kebijakan pemerintah. Fokus diarahkan pada ketersediaan pupuk subsidi di tingkat pengecer agar penebusan oleh petani lebih mudah, terutama saat musim tanam.
“Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad.[]
