Jakarta – Pertemuan pejabat daerah dengan pemerintah pusat sering kali dipahami sebagai agenda rutin birokrasi. Namun, dalam politik pemerintahan, sebuah pertemuan juga dapat dibaca melalui konteks, komposisi pihak yang hadir, serta isu yang dibawa. Karena itu, pertemuan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fad dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Jakarta pada 13 Oktober 2026 menarik untuk dicermati lebih jauh.
Menurut laporan ANTARA News Aceh, pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, terutama dalam bidang keamanan. Dek Fad menegaskan pentingnya komunikasi dan kerja sama agar kebutuhan serta aspirasi masyarakat Aceh memperoleh perhatian yang semestinya. Pertemuan itu turut dihadiri ulama Abu Paya Pasi, Ketua DPRA Zulfadhli, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, serta Ketua Komisi I DPRA Tgk. H. Muharuddin.
Lantas, pesan apa yang sebenarnya dibawa Dek Fad dari Aceh untuk Jakarta?
Keamanan sebagai fondasi pembangunan
Pesan pertama adalah bahwa keamanan tetap menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Aceh. Stabilitas tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan konflik atau terjaganya ketertiban. Lebih dari itu, keamanan harus menciptakan ruang yang memungkinkan masyarakat bekerja, investasi tumbuh, pelayanan publik berjalan, dan pembangunan menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Aceh memiliki pengalaman panjang dengan konflik bersenjata sebelum perdamaian melalui Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa stabilitas yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari pendekatan keamanan. Ia juga memerlukan keadilan, kepercayaan, kesempatan ekonomi, dan hubungan yang sehat antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam konteks ini, komunikasi Dek Fad dengan Menko Polkam dapat dibaca sebagai upaya menjaga agar koordinasi keamanan berjalan seiring dengan agenda pembangunan. Namun, pertemuan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya kebijakan keamanan baru. Ukuran sesungguhnya terletak pada tindak lanjut dan hasil konkret yang dirasakan masyarakat.
Jakarta perlu membaca Aceh secara utuh
Pesan kedua adalah pentingnya memahami Aceh bukan semata-mata melalui perspektif keamanan, tetapi juga melalui karakter sosial, politik, dan kekhususan pemerintahannya.
Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kerangka ini menempatkan hubungan pusat-daerah dalam konteks yang tidak sepenuhnya sama dengan provinsi lain. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh perlu memperhatikan ketentuan hukum, kewenangan daerah, serta aspirasi masyarakat.
Kehadiran Ketua DPRA dan Ketua Komisi I DPRA dalam pertemuan tersebut juga menarik. Secara kelembagaan, komposisi ini memperlihatkan keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif daerah dalam komunikasi dengan pemerintah pusat. Jika koordinasi tersebut berlanjut dalam mekanisme yang jelas, kebijakan keamanan dapat dibahas dengan perspektif yang lebih menyeluruh, termasuk pengawasan dan kepentingan masyarakat.
Bagi Jakarta, memahami Aceh berarti mengakui bahwa stabilitas tidak dapat dibangun hanya melalui keputusan dari pusat. Kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi lokal dan melibatkan pemerintah daerah sebagai mitra, bukan sekadar pelaksana.
Kehadiran ulama dan makna kepercayaan sosial
Hal lain yang patut diperhatikan adalah kehadiran Abu Paya Pasi, ulama kharismatik Aceh sekaligus Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman.
Bagi masyarakat Aceh, ulama memiliki posisi sosial yang penting. Mereka bukan hanya figur keagamaan, melainkan juga bagian dari struktur kepercayaan masyarakat. Dalam situasi tertentu, otoritas moral dan kedekatan sosial ulama dapat membantu menjembatani komunikasi antara kebijakan pemerintah dan penerimaan masyarakat.
Kehadiran ulama dalam pertemuan tersebut memberi dimensi sosial pada agenda koordinasi keamanan. Namun, hal itu tidak otomatis berarti terdapat persoalan konflik atau ancaman tertentu yang sedang dibahas. Makna yang lebih proporsional adalah pengakuan bahwa menjaga stabilitas Aceh membutuhkan dukungan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama.
Hubungan antara umara dan ulama karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka membangun kepercayaan, memperkuat persatuan, serta memastikan kebijakan publik tetap memiliki legitimasi sosial.
Dari komunikasi politik menuju hasil nyata
Pesan ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah bahwa sinergi tidak boleh berhenti pada pertemuan dan pernyataan bersama.
Aceh masih menghadapi pekerjaan besar dalam pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan konektivitas antarwilayah. Persoalan-persoalan tersebut memang tidak seluruhnya berada dalam lingkup kewenangan Menko Polkam, tetapi stabilitas politik dan keamanan berhubungan erat dengan kemampuan pemerintah menjalankan agenda pembangunan.
Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat perlu diterjemahkan ke dalam koordinasi lintas kementerian sesuai kewenangan masing-masing. Ketika persoalan menyangkut infrastruktur, investasi, kesejahteraan, atau pemulihan wilayah terdampak bencana, diperlukan keterlibatan kementerian dan lembaga teknis terkait.
Pemerintah Aceh juga perlu menyampaikan agenda secara terukur, apa persoalan prioritasnya, dukungan apa yang dibutuhkan dari pusat, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hasilnya dievaluasi. Dengan cara itu, komunikasi politik menghasilkan manfaat administratif dan sosial yang dapat diperiksa publik.
Pada titik ini, keberhasilan Dek Fad tidak semata-mata diukur dari aksesnya kepada pejabat pusat, melainkan dari kemampuannya mengubah akses tersebut menjadi kemajuan yang konkret bagi Aceh.
Aceh bukan sekadar wilayah yang harus dijaga
Ada satu pesan lebih luas yang dapat ditarik dari pertemuan ini, Aceh seharusnya dipandang sekaligus sebagai wilayah yang memiliki kepentingan strategis dan masyarakat yang berhak menikmati pembangunan secara adil.
Posisi Aceh yang berhadapan dengan Samudra Hindia dan berdekatan dengan jalur pelayaran strategis kawasan membuat stabilitas daerah ini relevan bagi kepentingan nasional. Akan tetapi, nilai strategis tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola, dan perlindungan hak-hak warga.
Jakarta perlu memastikan bahwa perhatian terhadap keamanan tidak menyingkirkan agenda pembangunan manusia. Sebaliknya, pembangunan yang inklusif, pemerintahan yang responsif, dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil dapat memperkuat fondasi stabilitas dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, pertemuan Dek Fad dengan Menko Polkam dapat dibaca sebagai penegasan pentingnya menjaga jalur komunikasi antara Aceh dan pemerintah pusat. Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, dan ulama memberikan gambaran tentang luasnya unsur yang dilibatkan dalam pertemuan tersebut.
Namun, pesan itu baru akan bermakna apabila diikuti langkah nyata. Aceh membutuhkan hubungan dengan Jakarta yang tidak hanya baik secara politik, tetapi juga produktif dalam penyelesaian masalah.
Sebab, ukuran keberhasilan sinergi pusat dan daerah bukanlah seberapa sering pejabat bertemu, melainkan seberapa jauh pertemuan itu menghasilkan keamanan yang berkeadilan, pembangunan yang merata, dan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat. []
