Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, memberikan respons terkait dugaan kebocoran data oleh peretas bernama Bjorka. Data yang diduga bocor meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik sejumlah pejabat negara, termasuk Jokowi sendiri. Selain Jokowi, data pribadi yang dilaporkan ikut bocor adalah milik putra-putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta pejabat tinggi lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Menanggapi kebocoran data NPWP dan NIK ini, Presiden Jokowi menyatakan telah mengarahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera menyelidiki dan menindaklanjuti peristiwa tersebut. Jokowi juga menekankan bahwa kebocoran data semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. “Saya telah meminta tindakan pencegahan segera. Peristiwa serupa juga terjadi di berbagai negara,” ungkap Jokowi kepada para wartawan di Boyolali, Jawa Tengah, pada 19 September.
Informasi terkait kebocoran data NPWP ini pertama kali diungkap oleh akun media sosial X, @FalconFeedsio. Dalam cuitannya, akun tersebut menyatakan bahwa data yang bocor mencakup nama, NIK, NPWP, alamat rumah, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Akun tersebut juga menyebut bahwa data pribadi yang dibocorkan oleh Bjorka telah dijual di sebuah forum daring dengan harga 10.000 dolar AS, atau setara Rp 153 juta, berdasarkan kurs saat ini.
Baca juga: Panduan Lengkap Mendaftar Paspor di Banda Aceh: Biaya dan Lokasi Kantor Imigrasi
Namun, hingga saat ini, keaslian dari klaim kebocoran data NPWP tersebut masih belum diverifikasi. Meskipun demikian, insiden ini memicu kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama dengan meningkatnya jumlah kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Kebocoran data NPWP yang diduga terjadi ini menyoroti pentingnya peran instansi terkait dalam menjaga keamanan data pribadi warga negara, khususnya para pejabat penting yang memegang kendali atas kebijakan nasional. Respon cepat dari pemerintah diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan data dan melindungi kerahasiaan informasi pribadi pejabat negara maupun warga negara lainnya.
