Banda Aceh, Kutarajapost.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh menyatakan bahwa meningkatnya antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar di sejumlah SPBU tidak terlepas dari kondisi alokasi kuota tahun 2026 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, saat menerima kunjungan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh di Kantor Dinas ESDM Aceh, Kamis (4/6/2026).
Menurut Dian, salah satu faktor yang memengaruhi penetapan kuota BBM tahun 2026 adalah realisasi penyaluran BBM pada tahun 2025 yang relatif rendah akibat bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Aceh.
“Realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan prognosa kebutuhan BBM tahun berikutnya. Karena konsumsi tahun 2025 relatif rendah akibat faktor bencana, maka alokasi kuota tahun 2026 yang ditetapkan juga mengalami penyesuaian,” ujar Dian.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme penetapan kuota tersebut mengacu pada kebijakan Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang mempertimbangkan evaluasi realisasi penyaluran serta proyeksi kebutuhan BBM pada tahun berjalan.
Dalam pertemuan tersebut, Pertamina juga menyampaikan bahwa konsumsi solar di Aceh hingga semester pertama tahun 2026 tercatat melampaui proyeksi kuota sekitar 12 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir.
Dian menegaskan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM Aceh terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Menurutnya, berbagai masukan yang berkembang di masyarakat akan dikaji lebih lanjut dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar distribusi BBM di Aceh tetap berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.
Dinas ESDM Aceh juga memastikan pengawasan terhadap sektor migas akan terus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[]
