Idi Rayeuk – Pemerintah Aceh terus mempercepat implementasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data hingga ketingkat Gampong. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi, Monitoring dan Sinkronisasi Penerapan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/Instr/2025 yang digelar di Aula Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur, Rabu 8 Juli 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh itu menghadirkan unsur pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi di Kabupaten Aceh Timur, para camat dikabupaten Aceh Timur, guna memastikan percepatan penginputan dan pemanfaatan data SIGAP sebagai basis penyusunan kebijakan pembangunan.
Sekretaris Daerah Aceh M.Nasir yang diwakili oleh Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si menegaskan bahwa penerapan SIGAP merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data.
Menurut dia, keberadaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi program pemerintah.
“SIGAP bukan hanya instrumen pendataan gampong, tetapi fondasi bagi lahirnya kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi tersebut.
Beliau juga menjelaskan bahwa Instruksi GubernurAceh Nomor 05/Instr/2025 diterbitkan untuk mempercepat digitalisasi data gampong sekaligus memperkuat integrasi data pembangunan dari tingkat gampong hingga level Aceh.
Melalui SIGAP, pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi riil masyarakat, mulai dari kependudukan, aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama warga.
Dalam rapat tersebut, mewakili pemerintah Kabupaten Aceh Timur hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Dr. Darmawan M.Ali. ST., MISD menyampaikan komitmen untuk terus bersama seluruh stakeholder untuk pemenuhan data di sigap.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Wardana memaparkan perkembangan implementasi SIGAP di berbagai kabupaten/kota serta manfaat yang telah dirasakan dalam mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Hendri Dermawan, S.Kom menyoroti pentingnya aspek keamanan data serta integrasi SIGAP dengan kebijakan Satu Data Aceh yang saat ini terus diperkuat oleh Pemerintah Aceh.
Hendri juga berharap masukan dari berbagai pihak untuk perkembangan infrastruktur aplikasi sigap nantinya.
Kabag kesra Non Pelayanan Dasar biro isra setda Aceh menyampaikan bahwa integrasi data menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif dan akuntabel.
“Keberadaan Data yang terstandar dan terintegrasi akan memudahkan pemerintah Aceh dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sehingga komitmen pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/Kota, camat dan Apaaratur Gampong menjadi mutlak diperlukan untuk pemenuhan data di sigap.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bappeda Aceh memaparkan bagaimana data SIGAP dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari tingkat gampong, kabupaten/kota, Aceh hingga nasional.
Implementasi Visi Mualem-Dek Fadh
Penguatan SIGAP dinilai sejalan dengan visi pembangunan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah yang menempatkan reformasi birokrasi, transformasi digital, serta pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahan.
Melalui sistem data yang terintegrasi hingga tingkat gampong, Pemerintah Aceh berupaya memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan, sehingga program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, termasuk dana desa dan berbagai program pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh.
Mendukung Kebijakan Satu Data Aceh
Implementasi SIGAP juga dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung kebijakan Aceh melalui program Satu Data Aceh yang bertujuan mewujudkan tata kelola data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui integrasi data dari tingkat gampong, Aceh diharapkan mampu menyediakan basis data pembangunan yang lebih berkualitas sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan nasional di berbagai sektor, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Melalui Rakor tersebut, Pemerintah Aceh berharap SIGAP dapat menjadi model tata kelola data gampong yang terintegrasi, sekaligus memperkuat posisi Aceh dan kabupaten/kota di Aceh sebagai daerah yang aktif mendukung implementasi Satu Data Aceh dan Satu Data Indonesia.
di Akhir pertemuan para peserta juga menandatangani komitmen bersama untuk menindak lanjuti pemenuhan data SIGAP. []
