Aceh Tamiang — Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, SE, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, serta Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan rumah rusak bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi siklon senyap tahap II di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa 21 April 2026.
Penyerahan bantuan yang berlangsung pada pagi hingga siang hari tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya melalui dukungan rehabilitasi rumah warga terdampak.
Dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Fadlullah menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci penting dalam memastikan penanganan dampak bencana berjalan efektif, tepat sasaran, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Kehadiran Menko PMK dan Mendagri bersama Pemerintah Aceh di lokasi penyerahan bantuan sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perhatian serius terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Usai agenda penyerahan bantuan, Wakil Gubernur Aceh turut mendampingi Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, serta unsur Muspida mengikuti makan siang bersama praja IPDN Tahap III di Kabupaten Aceh Tamiang.
Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penguatan semangat kebersamaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para praja sebagai calon aparatur pemerintahan yang dipersiapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
Wakil Gubernur Fadlullah menyampaikan, Pemerintah Aceh terus mendukung langkah-langkah percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar seluruh program penanganan dan rehabilitasi dapat berjalan optimal.
Rangkaian kunjungan kerja Menko PMK dan Mendagri di Aceh Tamiang ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pusat dan daerah, baik dalam penanganan bencana maupun penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan. []
