Jawa Timur – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang tengah dijalankan pemerintah berfokus pada upaya mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.
Kepala Negara mengatakan, pesan yang disampaikan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU sejalan dengan arah perjuangan pemerintah dalam menjalankan strategi transformasi bangsa. Menurut Presiden Prabowo, keberpihakan terhadap rakyat dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban bersama.
“Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah memiliki keyakinan untuk mewujudkan target tersebut melalui perencanaan yang telah dihitung secara cermat. Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah membuktikan sejumlah capaian dalam dua tahun pertama kepemimpinannya dan optimistis dapat terus mengangkat jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.
“Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” imbuh Kepala Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menjelaskan langkah pemerintah melakukan transformasi dan efisiensi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) sebagai salah satu strategi transformasi bangsa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2026, pemerintah menargetkan kembali menutup sedikitnya 700 BUMN sehingga jumlahnya menjadi sekitar 200 hingga 250 BUMN.
Langkah tersebut, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi pengelolaan negara sekaligus memastikan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah). Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun setiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” ujar Presiden Prabowo.
Selain efisiensi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah, kata Kepala Negara, tetap membuka ruang bagi investasi untuk masuk ke Indonesia, namun berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Jadi saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjeman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” pungkas Kepala Negara. []
Sumber : (BPMI Setpres)
