Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat penyelesaian pembangunan hunian sementara atau huntara bagi ribuan warga terdampak bencana, menjelang batas masa transisi pemulihan pada 29 April 2026.
Hingga saat ini, tercatat masih sekitar 4.748 kepala keluarga bertahan di pengungsian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan penyediaan hunian sementara dapat segera dituntaskan.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan bahwa pemerintah telah menawarkan dua solusi kepada para penyintas. Pertama, menempati unit huntara yang telah disediakan. Kedua, menerima Dana Tunggu Hunian atau DTH agar masyarakat dapat menyewa tempat tinggal secara mandiri.
Dari sisi progres, pembangunan huntara kini telah mencapai sekitar 81,65 persen dari total target 17.501 unit. Meski demikian, percepatan pembangunan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketersediaan lahan yang belum sepenuhnya siap secara administratif maupun teknis.
Selain itu, terdapat ketimpangan progres antar daerah. Di Aceh Timur, misalnya, pembangunan sempat terhambat karena pekerja meninggalkan proyek akibat upah yang belum dibayarkan oleh kontraktor.
Sementara itu, kondisi di lapangan masih memprihatinkan. Sejumlah warga dilaporkan masih harus bertahan di tenda pengungsian bahkan setelah Lebaran. Di Aceh Tamiang, pembangunan huntara untuk 154 keluarga di Kampung Lubuksidup belum rampung. Di Kabupaten Bireuen, beberapa warga bahkan kembali ke tenda karena dana DTH yang diterima tidak mencukupi untuk biaya sewa jangka panjang.
Tak hanya persoalan tempat tinggal, kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi layak juga masih menjadi keluhan utama, terutama di lokasi pengungsian yang terpencil.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Aceh menargetkan penyelesaian sisa 3.212 unit huntara. Selain itu, proses verifikasi data terus dipercepat bersama BNPB dan BPS agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Setelah seluruh target huntara terpenuhi pada akhir April, pemerintah akan melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Tahapan ini mencakup pembangunan rumah tetap serta infrastruktur publik, yang dijadwalkan mulai berjalan secara fisik pada Juli hingga Agustus mendatang.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang merasa belum terdata agar segera melapor kepada aparat setempat, guna memastikan seluruh korban terdampak dapat masuk dalam rencana pemulihan yang sedang disusun. []
