Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Aceh untuk tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis 23 April 2026. Fokus perhatian Mualem tertuju pada upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor.
“Bantuan-bantuan yang diberikan selama ini, perkiraan kita sejauh ini hanya cukup untuk makan (bagi para korban bencana),” kata Mualem.
Mualem berharap Pemerintah Pusat dapat memberi bantuan yang lebih banyak lagi.
“Sama-sama kita melakukan perbaikan. Kerja keras dari TNI dan Polri juga sangat membantu masyarakat, seperti mendirikan jembatan bailey di sejumlah tempat, itu sangat membantu masyarakat,” kata Mualem.
Sambutan Gubernur Aceh yang tanpa membaca teks pidator tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, yang juga ikut hadir dalam Musrembang.
“Gubernur juga sangat prihatin dengan kondisi rakyatnya yang di pedalaman. Dari berbagai laporan yang beliau terima, rakyat di sana masih sangat kesusahan dan perlu segera diberi perhatian,” kata Nurlis.
Gubernur juga mengatakan, bahwa dampak dari bencana ini adalah bertambahnya angka kemiskinan.
“Kita harus berantas kemiskinan. Dan mudah-mudahan tahun ini dapat terjadi perubahan yang maksimal. Kita harus bekerja lebih keras lagi,” kata Mualem.
Tingkat kemiskinan di Aceh tercatat sebesar 12,22 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,64 persen, dan pertumbuhan ekonomi 2,97 persen. Angka-angka ini menjadi dasar bagi untuk menetapkan target yang lebih progresif pada tahun 2027.
Target Pemerintah Aceh adalah menurunkan kemiskinan ke kisaran 9,0–10,60 persen, menekan pengangguran terbuka menjadi 4,30– 4,45 persen, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke level 5,9 persen.
“Untuk hasil yang lebih baik, melalui forum ini mari kita perkuat sinergi dan menghadirkan manfaat yang terbaik untuk masyarakat Aceh,” kata Mualem.
Mualem juga menyebutkan bahwa Tema pembangunan Aceh Tahun 2027 adalah: “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.”
Sebagai daerah yang rawan bencana, kata Mualem, penyusunan RKPA Tahun 2027 juga harus mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Integrasi dokumen ini menjadi langkah strategis agar pembangunan tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam mitigasi risiko bencana,” katanya.
Selain itu, Mualem juga menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh Tahun 2027, yaitu:
- Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Akhlak, Muamalah);
- Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh;
- Penurunan Angka Kemiskinan;
- Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim;
- Penciptaan Lapangan Kerja;
- Transformasi Digital yang Terintegrasi;
- Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi;
- Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah;
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
Pada acara Musrembang ini hadir Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan, Edy Juharsyah, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Medrilzam, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah.
Selain itu, juga Ketua dan Anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, pimpinan DPR Aceh, Para Ketua Komisi DPRA, Sekretaris Daerah Aceh beserta jajaran, Para Bupati/Walikota, Ketua DPRK, dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Aceh, Para Rektor, Para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan LSM, serta insan pers; dan Tim Penyusun RPJMA. []
