BANDA ACEH — Ketua Relawan Kita Indonesia (Rekin) Aceh, Munandar, menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Muzakir Manaf atau Mualem dalam melakukan penyegaran kepemimpinan di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Munandar menilai penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPMA dari jajaran deputi internal aktif sebagai langkah administratif yang tepat. Menurutnya, pilihan itu bisa menjaga stabilitas birokrasi sekaligus membuka ruang pembenahan kinerja teknis sektor hulu migas Aceh.
Kebijakan tersebut, kata Munandar, dapat menjadi solusi tengah untuk mempertahankan kepercayaan investor, terutama pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok South Andaman.
“Opsi penunjukan Plh dari internal adalah langkah paling aman karena memangkas masa adaptasi birokrasi hingga nol hari. Dengan begitu, target operasional yang sempat tertunda bisa langsung diakselerasi,” ujar Munandar di Banda Aceh, Jumat (9/7).
Lima catatan untuk BPMA
Munandar menyebut ada lima pekerjaan rumah yang perlu segera menjadi perhatian Plh baru BPMA.
Pertama, penurunan laju produksi atau lifting migas akibat natural declining pada sejumlah lapangan aktif di Aceh. Kondisi ini, menurutnya, perlu ditangani dengan langkah teknis yang lebih terukur agar produksi tidak terus melemah.
Kedua, belum adanya progres signifikan terkait isu alih kelola aset minyak hulu Pertamina EP Rantau agar dapat dioptimalkan di bawah manajemen daerah.
Ketiga, masih adanya hambatan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan manajemen BPMA terkait skema hilirisasi darat atau onshore pada megaproyek Blok South Andaman.
Keempat, lambannya penataan usaha sumur minyak rakyat. Munandar menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan karena berpotensi memicu pertumbuhan aktivitas sumur ilegal yang berisiko tinggi bagi keselamatan masyarakat dan lingkungan.
Kelima, stagnasi investasi eksplorasi akibat minimnya fasilitas kebijakan untuk menarik minat investor pada wilayah kerja baru.
Tiga figur internal dinilai layak
Munandar juga menilai Kementerian ESDM perlu mempertimbangkan tiga figur deputi aktif yang memiliki pengalaman di industri migas nasional maupun internasional untuk memimpin masa transisi BPMA.
Nama pertama adalah Afrul Wahyuni, Deputi Keuangan dan Monetisasi BPMA. Ia disebut memiliki pengalaman di MedcoEnergi dan memahami aspek komersialisasi gas serta keuangan hulu migas.
Nama kedua, Edy Kurniawan, Deputi Dukungan Bisnis BPMA. Munandar menyebut Edy pernah bertugas di Deputi Operasi BPMA dan memiliki pengalaman panjang di Chevron. Pengalaman tersebut dinilai penting dalam membangun standar kerja yang sejalan dengan kebutuhan investor global.
Sementara itu, Muhammad Mulyawan, Deputi Operasi BPMA, juga dinilai memiliki kapasitas. Ia pernah menjabat Deputi Perencanaan BPMA dan berkarier di PT Elnusa Tbk. Munandar menilai Mulyawan dapat menjaga kesinambungan antara perencanaan proyek makro dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Kepastian hukum untuk investor
Munandar menegaskan, penunjukan salah satu dari tiga teknokrat tersebut melalui koridor hukum Pasal 29 PP Nomor 23 Tahun 2015 akan memperkuat posisi pemerintah dalam menegakkan aturan, sekaligus tetap mengakomodasi aspirasi daerah.
Ia menilai keputusan yang cepat dan tepat akan memberi sinyal positif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) global, termasuk Mubadala Energy. Sinyal itu penting agar pengelolaan migas Aceh tetap dipandang profesional dan memiliki kepastian.
“Kami berharap Surat Keputusan resmi pengangkatan Plh yang sedang difinalisasi di Jakarta bisa segera diterbitkan agar proyeksi investasi di Blok South Andaman tetap berjalan sesuai timeline,” tutup Munandar.
