Banda Aceh — Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar mengimbau masyarakat Aceh untuk tetap menjaga ketenangan, persatuan, serta kepercayaan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Dalam pernyataannya, Wali Nanggroe menyoroti kondisi dunia yang tengah diliputi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, termasuk konflik di berbagai kawasan strategis yang berdampak pada stabilitas energi, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan terhadap fiskal negara.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, Wali Nanggroe memberikan pandangan bahwa situasi geopolitik saat ini, turut memengaruhi Indonesia, termasuk Aceh, terutama dalam aspek biaya produksi, distribusi, hingga kemampuan pemerintah menjaga layanan publik.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh realitas global yang terus bergerak,” ujar Wali Nanggroe.
Wali Nanggroe menegaskan, kebijakan daerah seperti penyesuaian Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus dipahami secara komprehensif dan strategis, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Dalam kesempatan terpisah, Wali Nanggroe didampingi Anggota Tuha Peut Sulaiman Abda dan Jufri Hasanuddin serta oleh Staf Khusus Dr. M. Raviq, juga menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi XII, Irsan Sosiawan Gading di Meuligoe Wali Nanggroe pada Selasa 21 April lalu. Pertemuan tersebut membahas isu strategis terkait stabilitas energi nasional serta peran Aceh dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.
Menurutnya, sektor energi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Aceh dinilai memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional, dengan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan daerah maupun nasional.
“Kontribusi Aceh dalam sektor energi selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi nasional,” katanya.
Wali Nanggroe juga menyampaikan sejumlah pandangan strategis. Pertama, ketahanan sosial harus tetap menjadi prioritas, khususnya dalam memastikan akses layanan kesehatan dan perlindungan masyarakat tetap terjaga. Kedua, kebijakan daerah harus adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa meninggalkan prinsip keadilan sosial.
Ketiga, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan energi. Keempat, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran kolektif bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam daerah, tetapi juga dari faktor global yang berada di luar kendali.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian Aceh, khususnya di sektor energi dan ekonomi produktif.
“Aceh memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis dan perubahan. Dengan kebersamaan dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, kita akan mampu melewati setiap tantangan,” kata Wali Nanggroe.[]
