KUTARAJAPOST – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp373,3 miliar untuk memperkuat standar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027.
Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk memperbaiki standar dapur. BGN juga mengalokasikannya untuk meningkatkan kemampuan petugas penjamah makanan, memperkuat rantai pasok, serta memastikan mutu dan keamanan pangan.
Penguatan itu bagian dari Program Pemenuhan Gizi Nasional yang disiapkan BGN. Program tersebut diarahkan untuk membuat pelaksanaan MBG semakin terukur, aman, dan berkelanjutan.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rencana tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, pada Kamis, 3 September 2026. Dalam rapat itu, Sudaryono memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun 2027.
Sudaryono mengatakan anggaran BGN tidak hanya digunakan untuk menyediakan makanan bagi penerima manfaat. Ada sistem yang harus diperkuat agar makanan yang sampai kepada anak-anak dan kelompok sasaran lainnya tetap aman dan memenuhi standar.
“BGN membangun bukan hanya program pemberian makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” ujar Sudaryono.
BGN mengalokasikan Rp373,3 miliar untuk kegiatan non-MBG dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional. Anggaran itu akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kualitas layanan.
Beberapa di antaranya adalah standardisasi dapur SPPG, pelatihan petugas penjamah makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh wilayah kerja.
Penguatan tersebut menjadi penting karena MBG melibatkan jaringan layanan yang luas dan penerima manfaat dalam jumlah besar. Standar yang sama diperlukan agar kualitas makanan dan proses pengolahan tidak berbeda-beda di setiap daerah.
BGN juga menyiapkan penguatan sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan pengawasan, serta tata kelola program.
Seluruh aspek tersebut berkaitan dengan keamanan pangan. Makanan tidak cukup hanya tersedia dan sampai kepada penerima manfaat. Proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian juga harus mengikuti standar yang ditetapkan.
BGN menargetkan Program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat pada 2027.
Jumlah tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Sebanyak 11.865.109 lainnya merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Cakupan penerima manfaat yang besar membuat penguatan standar operasional menjadi semakin penting. Makanan yang diproduksi harus memenuhi standar keamanan. Petugas yang menangani makanan juga harus memiliki kemampuan yang memadai.
Rantai pasok turut menjadi perhatian karena bahan makanan harus tersedia dengan kualitas yang terjaga. Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Sudaryono mengatakan penyusunan anggaran 2027 diarahkan untuk memastikan MBG tetap berjalan secara optimal sekaligus memperkuat fondasi penyelenggaraannya.
“Dengan kata lain, BGN membangun bukan hanya program pemberian makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” pungkas Sudaryono.
Penguatan standar tersebut bagian dari upaya BGN memperbaiki pelaksanaan MBG. Pemerintah tidak hanya mengejar perluasan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman, berkualitas, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.[]
