JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan tertulis mengenai metode pendeteksian dan dasar penindakan jaringan akun di YouTube. Permintaan disampaikan dalam pertemuan dengan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026, menyusul kebutuhan memperjelas temuan dalam buletin keamanan kuartal III 2026.
Dalam siaran pers Jumat (20/11/2026), Komdigi menyatakan penjelasan itu diperlukan agar publik dapat memahami parameter yang dipakai untuk mengidentifikasi akun sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi. Kementerian meminta penjelasan disertai contoh, bukan hanya uraian umum tentang kebijakan platform.
Metode deteksi dan tingkat kesalahan diminta dibuka
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kementerian telah menyampaikan permintaan tersebut kepada perwakilan perusahaan.
“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Mediodecci dalam siaran pers Komdigi.
Informasi yang diminta mencakup metodologi deteksi, proses peninjauan, pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia, serta cara mengukur akurasi. Komdigi juga meminta rincian tingkat kesalahan deteksi dan dasar pemberian label atau kategori topik konten.
Rincian tersebut menjadi penting untuk membedakan pelanggaran perilaku akun dari sekadar topik yang dibicarakan dalam kontennya. Siaran pers ini belum memuat jawaban tertulis Google mengenai parameter maupun angka kesalahan deteksi tersebut.
Google perlu berkoordinasi dengan tim global
Menurut keterangan Komdigi, perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara dalam pertemuan itu mengakui bahwa buletin tertanggal 30 Oktober 2026 belum menyertakan penjelasan pendukung yang cukup dan berpotensi menimbulkan salah tafsir.
Komdigi menyebut Google merujuk kebijakan spam YouTube sebagai dasar penindakan terhadap akun yang diberi label bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi. Untuk memenuhi permintaan penjelasan lebih lanjut, perwakilan perusahaan mengatakan perlu berkoordinasi dengan tim global penyusun buletin.
Kementerian juga meminta klarifikasi apakah Google dapat mengetahui asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk kemungkinan mereka berada di Indonesia maupun di luar negeri. Pertanyaan mengenai asal operator itu belum dijawab secara terperinci dalam siaran pers yang dipublikasikan.
Komdigi dorong penindakan jaringan promosi judi online
Selain meminta transparansi penindakan akun, Komdigi mendorong Google dan YouTube memanfaatkan kemampuan deteksi jaringan untuk menangani promosi judi online dan penyebaran pornografi secara terkoordinasi.
“Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi,” kata Mediodecci.
Perkembangan ini merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah dengan platform, bukan pengumuman pemulihan kanal yang telah ditutup. Siaran pers Komdigi belum menyebut tenggat penyampaian penjelasan tertulis ataupun keputusan untuk mengembalikan akun yang ditindak.
Artikel disusun berdasarkan siaran pers Komdigi pada 20 November 2026. Penjelasan mengenai pernyataan Google dalam pertemuan diatribusikan kepada Komdigi; bukan hasil wawancara langsung redaksi dengan Google.
Gambar merupakan ilustrasi, bukan foto dokumentasi pertemuan.































