Program Sekolah Rakyat kembali menjadi sorotan setelah muncul temuan mengenai sejumlah item pengadaan yang dinilai memiliki harga tidak wajar dibandingkan harga pasar atau toko resmi.
Berdasarkan laporan BBC News Indonesia, dugaan ketidakwajaran itu terlihat pada berbagai barang yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah, mulai dari sepatu, kaos kaki, drone, jam dinding, mesin cuci, hingga bingkai foto presiden dan wakil presiden.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa harga sepatu yang ramai dibahas masih merupakan perkiraan pada tahap perencanaan. Ia menyebut realisasi pembelian berada pada kisaran sekitar Rp250.000 hingga Rp640.000 dan sudah termasuk kaos kaki. Pemerintah juga menyatakan sebagian pengadaan diserahkan kepada masing-masing sekolah.
Namun, sejumlah lembaga antikorupsi menilai perbedaan harga yang cukup besar tetap perlu diawasi. Transparency International Indonesia mengingatkan bahwa harga yang jauh di atas kewajaran dapat menjadi indikasi masalah dalam perencanaan, spesifikasi teknis, hingga pemilihan penyedia.
Indonesia Corruption Watch juga menyoroti pola pengadaan melalui e-katalog. Menurut ICW, harga yang tinggi di e-katalog kerap tidak diikuti proses negosiasi yang memadai, padahal fitur negosiasi tersedia dalam mekanisme e-purchasing.
Dalam penelusuran yang dikutip dari BBC News Indonesia, realisasi pengadaan terkait Sekolah Rakyat mencakup ratusan paket dengan nilai ratusan miliar rupiah. Beberapa contoh yang disorot antara lain harga drone dan mesin cuci yang disebut berbeda signifikan dibandingkan harga resmi, serta pengadaan jam dinding dan bingkai foto dengan nilai miliaran rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah melakukan kajian terhadap program tersebut untuk melihat proses bisnis serta titik-titik yang rentan menimbulkan potensi tindak pidana korupsi. Menteri Sosial juga disebut telah menemui pimpinan KPK untuk menjelaskan prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementeriannya.
Sorotan terhadap pengadaan Sekolah Rakyat menunjukkan pentingnya transparansi dalam program prioritas pemerintah. Selain memastikan kebutuhan pendidikan terpenuhi, pengawasan ketat diperlukan agar anggaran publik digunakan secara efisien dan tidak membuka celah praktik penggelembungan harga.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan laporan BBC News Indonesia. Sumber: BBC News Indonesia.
