Dua mantan menteri pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu, dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan dua tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi.
Putusan tersebut diumumkan media pemerintah China setelah pengadilan militer menjatuhkan vonis terhadap keduanya pada Kamis (7/5). Dengan mekanisme hukuman mati yang ditangguhkan, vonis itu umumnya akan diubah menjadi penjara seumur hidup setelah dua tahun, tanpa pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat.
Selain hukuman pidana, pengadilan juga memutuskan penyitaan seluruh aset pribadi Wei Fenghe dan Li Shangfu. Keduanya dinyatakan bersalah dalam perkara penyuapan yang menjadi bagian dari gelombang tindakan keras terhadap korupsi di tubuh militer China.
Wei Fenghe pernah menjabat sebagai menteri pertahanan China pada periode 2018 hingga 2023. Ia kemudian digantikan oleh Li Shangfu pada Maret 2023. Namun, masa jabatan Li berlangsung singkat karena ia diberhentikan pada Oktober 2023 setelah sempat menghilang dari ruang publik selama beberapa waktu.
Menurut laporan kantor berita Xinhua yang dikutip BBC News Indonesia, Li diduga menerima suap dalam jumlah besar dan juga menyuap pihak lain. Penyelidikan menyebut ia gagal menjalankan tanggung jawab politik serta mencari keuntungan pribadi bagi dirinya dan pihak lain.
Sementara itu, penyelidikan terhadap Wei menemukan dugaan penerimaan uang dan barang berharga dalam jumlah besar. Ia juga disebut membantu pihak lain memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dalam pengaturan personel.
Kasus ini muncul di tengah kampanye antikorupsi yang terus dijalankan Presiden Xi Jinping. Sejak berkuasa, Xi memperluas pemberantasan korupsi di tubuh partai, pemerintahan, dan militer. Para pengkritik menilai kampanye itu juga dapat digunakan untuk menyingkirkan lawan politik.
Pengumuman vonis terhadap dua mantan menteri pertahanan ini menambah daftar panjang pejabat senior China yang terseret kasus korupsi. Di sektor militer, sejumlah pejabat tinggi sebelumnya juga dicopot atau diselidiki dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan vonis tersebut, Beijing menunjukkan bahwa kampanye antikorupsi di tubuh militer masih berlanjut dan menyasar tokoh-tokoh dengan posisi strategis. Namun, kasus ini juga kembali memunculkan sorotan terhadap dinamika politik internal China dan kontrol ketat terhadap elite militernya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan laporan BBC News Indonesia. Sumber: BBC News Indonesia.
