Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia, termasuk di Banda Aceh, dihadapkan pada realitas ekonomiyang semakin menantang. Harga kebutuhan pokok terusmerangkak naik, sementara pendapatan masyarakat cenderungstagnan. Akibatnya, daya beli masyarakat perlahan namunpasti mengalami penurunan. Ini bukan hanya sekadar masalahekonomi rumah tangga, tetapi sebuah sinyal peringatan bagistabilitas sosial dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomidaerah.
Daya beli yang melemah mencerminkan kondisi ekonomimasyarakat yang mulai tertekan. Banyak warga yang mengeluhkan bahwa penghasilan bulanan mereka kini hanyacukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Konsumsi barang-barang sekunder bahkan tersier mulai dikurangi, pasar tradisional dan pusat perbelanjaan pun merasakan dampaknya. Sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal pun ikutterpukul karena turunnya permintaan.
Penyebab menurunnya daya beli tidak bisa dilepaskan daribeberapa faktor, seperti inflasi yang cukup tinggi dalambeberapa waktu terakhir, fluktuasi harga pangan, dan lemahnya pertumbuhan lapangan kerja. Di sisi lain, biayapendidikan, kesehatan, dan transportasi juga terus meningkat. Masyarakat dipaksa menyesuaikan pengeluaran, mengorbankan kebutuhan yang sebelumnya dianggap penting.
Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian ekonomi global dan nasional, yang berdampak pada arus investasi dan hargakomoditas. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih sigapmerespons kondisi ini, bukan hanya dengan program bantuansosial yang bersifat jangka pendek, tetapi juga dengankebijakan strategis yang mampu meningkatkan pendapatanmasyarakat secara berkelanjutan.
Oleh sebab itu, diperlukan intervensi yang tepat, sepertistabilisasi harga bahan pokok, pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, hingga mendorong pertumbuhan sektorekonomi produktif berbasis potensi lokal. Banda Aceh memiliki banyak peluang dalam sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif yang bisa digarap untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat.
Menurunnya daya beli bukan hanya soal ekonomi, melainkanjuga soal kepercayaan masyarakat terhadap masa depan. Jika tidak segera ditangani, ini bisa menjadi bom waktu yang memperparah ketimpangan sosial. Sudah saatnya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bersinergi untuk menciptakanekosistem ekonomi yang tangguh dan inklusif.
Penulis: Fitri Yunina, S.E., M.Si
Dosen dpk LLDikti Wilayah XIII Aceh pada Universitas Muhammmadiyah Aceh
