Banda Aceh – Pemerintah Aceh mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi dari sekadar mengandalkan penjualan komoditas mentah menuju hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut dinilai penting agar kekayaan sumber daya Aceh mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah sendiri.
Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang digelar PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa 6 Oktober 2026.
AEDF 2026 mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh.”
Taufik mengatakan Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, pariwisata hingga berbagai komoditas unggulan. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi daerah.
“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” kata Taufik.
Menurutnya, pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan sumber daya lainnya harus semakin banyak diolah di Aceh sehingga manfaat ekonominya lebih besar dirasakan masyarakat.
Taufik berharap AEDF tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan peta jalan konkret, peluang investasi yang jelas, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan dan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama PT PEMA Perseroda, Faisal Ilyas, mengatakan Aceh memiliki potensi sumber daya yang besar, namun belum seluruhnya memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” ujar Faisal.
Menurutnya, tantangan Aceh adalah mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah melalui investasi dan industrialisasi.
“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” katanya.
Faisal menyebut PEMA memiliki tanggung jawab besar sebagai instrumen ekonomi daerah. Secara akumulatif, PEMA telah menyetorkan dividen Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh.
Ke depan, PEMA ingin meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Aceh di tengah kondisi fiskal daerah dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
Enam Kerja Sama Ditandatangani
Selain forum diskusi, AEDF 2026 juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah kerja sama investasi dan pengembangan industri.
Kerja sama pertama dilakukan dengan Tigallapan Investama untuk joint study potensi pengembangan energi terbarukan.
Selanjutnya, kerja sama strategis dilakukan dengan Kedah Agro Ausin Berhad, mencakup pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan dan sumber daya manusia.
Kemudian, Citaglobal terlibat dalam joint study potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan.
Kerja sama berikutnya dilakukan dengan PT Banda Sentra Nasional (BSNS) untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.
Sementara dengan PT Indo Surya Galvalume (ISG) dilakukan penandatanganan MoU sekaligus soft launching pabrik baja ringan, serta MoU dan soft launching tenant hebel dan bata precast.
Rangkaian kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Aceh memasuki era industrialisasi baru dengan mengoptimalkan sumber daya daerah dan menarik investasi yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.[]
