Lebih dari dua pekan setelah insiden kekerasan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, penyebab pasti kematian seorang warga dan pihak yang bertanggung jawab belum diumumkan kepada publik.
Peristiwa pada 4 November 2026 itu menewaskan Abzalul Riza, 20 tahun, dan menyebabkan 13 warga lainnya terluka. Enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka.
Kodam Iskandar Muda menyatakan telah melakukan investigasi internal. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan indikasi awal bahwa luka korban diduga berasal dari proyektil, tetapi penyebab kematiannya belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan forensik.
4 November 2026: Ketegangan saat kenduri Maulid
Insiden bermula ketika berlangsung kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb.
Ketegangan terjadi ketika aparat berupaya menurunkan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan di lokasi kegiatan. Upaya tersebut mendapat penolakan dari warga dan situasi kemudian berkembang menjadi bentrokan.
Tembakan terdengar dalam kericuhan tersebut. Abzalul Riza meninggal dunia, sedangkan 13 warga lainnya mengalami luka-luka. Enam personel TNI juga dilaporkan terluka.
5 November 2026: Pemerintah menjanjikan penyelidikan
Pemerintah menyatakan kasus tersebut akan diselidiki untuk mengetahui pelaku dan pihak yang bertanggung jawab.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Pemerintah Aceh meminta penanganan kasus dilakukan melalui jalur hukum dengan tetap menjaga perdamaian.
Sejumlah mahasiswa dan warga juga mendatangi DPRK Pidie untuk menuntut investigasi independen, proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta pemenuhan hak korban.
6 November 2026: TNI membantah penggunaan amunisi tajam
Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menyatakan Kodam melakukan investigasi internal. Senjata yang digunakan ketika kejadian disebut telah dipisahkan untuk diperiksa, sementara personel yang terlibat dikonsolidasikan di Kodim 0102/Pidie.
Menurut Mahesa, sebanyak 272 personel dikerahkan ke lokasi dan tidak semuanya membawa senjata. Ia mengatakan tembakan peringatan dilepaskan menggunakan amunisi hampa dan peluru karet ke arah atas.
Mahesa membantah adanya penggunaan amunisi tajam. Namun, pernyataan tersebut belum disertai hasil pemeriksaan balistik yang dipublikasikan.
Pada hari yang sama, Komnas HAM menyatakan menaruh perhatian serius terhadap kekerasan dan kericuhan dalam kenduri Maulid tersebut.
7–8 November 2026: Desakan investigasi independen menguat
Bupati Pidie Sarjani Abdullah menjenguk korban yang masih menjalani perawatan dan melayat ke rumah keluarga Abzalul. Pemerintah Kabupaten Pidie meminta peristiwa tersebut diusut sampai tuntas.
Komnas HAM kemudian meminta Panglima TNI memeriksa komandan lapangan dan anggota yang melepaskan tembakan. Seluruh senjata yang digunakan juga diminta diamankan untuk menjalani uji balistik.
Komnas HAM turut mendorong pembentukan tim investigasi gabungan yang melibatkan pemerintah dan unsur masyarakat Aceh. Penyelidikan lembaga tersebut dilakukan sebagai pemeriksaan independen, bukan pengganti proses hukum oleh negara.
9–11 November 2026: Dugaan luka akibat proyektil
Setelah melakukan pemantauan lapangan, Komnas HAM menyampaikan adanya dugaan kuat bahwa luka pada tubuh korban meninggal disebabkan oleh proyektil.
Temuan awal itu mengacu pada kondisi luka dan informasi medis yang diperoleh dari rumah sakit. Namun, Komnas HAM menegaskan penyebab pasti kematian belum dapat disimpulkan secara ilmiah.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan autopsi diperlukan untuk memastikan penyebab kematian, jenis luka, dan kemungkinan penggunaan senjata api. Hingga keterangan tersebut disampaikan, jenazah korban belum diautopsi.
Komnas HAM juga telah meminta keterangan dari keluarga korban, warga, korban luka, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan rumah sakit.
16 November 2026: Masyarakat sipil kembali mendesak pengusutan
Sebanyak 26 organisasi yang tergabung dalam Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh kembali mendesak agar kasus Tiro diusut secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
Desakan tersebut disampaikan melalui gerakan “Tiga Jari”, yang dikampanyekan sebagai bentuk perlawanan damai untuk menjaga demokrasi dan supremasi sipil.
Kelompok masyarakat sipil juga meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh menyelesaikan polemik Bendera Bulan Bintang melalui dialog yang bermartabat. Aparat diminta menghindari kekerasan selama persoalan tersebut belum memperoleh kepastian hukum.
18 November 2026: Polemik bendera diminta segera diselesaikan
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah pusat mempercepat penyelesaian polemik Bendera Bulan Bintang, jika memungkinkan sebelum peringatan Milad GAM pada 4 Desember 2026.
Menurutnya, kepastian diperlukan untuk mencegah gesekan baru antara masyarakat dan aparat. Ia menyinggung insiden Tiro sebagai akibat serius dari polemik yang belum terselesaikan.
19–21 November 2026: Hasil investigasi masih ditunggu
Desakan pengusutan kembali disampaikan Wakil Panglima KPA Aceh Besar, Bang Akob. Ia meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum mengusut kasus Tiro secara transparan dan profesional.
Hingga 21 November 2026, belum ditemukan pengumuman resmi mengenai hasil akhir investigasi internal TNI, hasil uji balistik, hasil autopsi, identitas penembak, maupun penetapan tersangka.
Dua keterangan yang harus diuji
Kasus Tiro masih menyisakan perbedaan keterangan penting. Pihak Kodam Iskandar Muda menyatakan tidak ada amunisi tajam yang digunakan dan tembakan peringatan dilepaskan menggunakan peluru hampa serta peluru karet ke arah atas.
Di sisi lain, Komnas HAM menemukan dugaan bahwa luka korban berasal dari proyektil. Temuan tersebut belum menjadi kesimpulan forensik karena autopsi dan hasil uji balistik belum diumumkan. Proyektil juga tidak otomatis berarti amunisi tajam; jenisnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan forensik dan balistik.
Karena itu, pemeriksaan terhadap korban, senjata, amunisi, rekaman kejadian, dan rantai komando menjadi penting untuk menjawab perbedaan tersebut.
Keluarga dan publik menunggu kepastian
Keluarga korban mengharapkan negara memberikan kebenaran dan keadilan. Selain menentukan siapa yang bertanggung jawab, proses hukum juga diharapkan mencakup pemulihan bagi korban luka dan warga yang mengalami trauma.
Keterbukaan hasil penyelidikan diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi. Penyelesaian yang transparan juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan perdamaian Aceh.
Sampai hasil pemeriksaan resmi diumumkan, penyebab pasti kematian Abzalul Riza, jenis proyektil, identitas pihak yang melepaskan tembakan, dan rantai komando dalam operasi tersebut masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.
Referensi
- Komnas HAM: Respons terhadap peristiwa kekerasan di Pidie
- ANTARA: Kodam IM melakukan investigasi
- Tribratanews Polda Aceh: Keterangan Kapolda dan kondisi korban
- BBC Indonesia: Temuan awal Komnas HAM
- Detik: Desakan investigasi gabungan dan uji balistik
- The Aceh Post: Desakan masyarakat sipil Aceh
Featured image merupakan infografis ilustratif yang merangkum sebagian linimasa, bukan foto dokumentasi kejadian.































