BANDA ACEH — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh menghadapi sejumlah persoalan sepanjang 2025 hingga November 2026. Laporan mengenai makanan tidak layak konsumsi dan gangguan kesehatan muncul di beberapa daerah, sementara sejumlah dapur berhenti sementara akibat persyaratan sanitasi, keterlambatan dana, serta kendala pelaporan.
Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa tantangan program tidak berhenti pada penyediaan makanan. Keselamatan penerima manfaat, kelayakan dapur, pengawasan, dan kelancaran pembiayaan juga menentukan keberlangsungan pelayanan.
Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait telah mengambil sejumlah langkah, mulai dari pemeriksaan sampel makanan, evaluasi prosedur, hingga penghentian sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, alasan penghentian berbeda-beda dan tidak seluruhnya berkaitan dengan keracunan.
Gambar utama merupakan infografis ilustrasi rangkuman persoalan MBG di Aceh, bukan dokumentasi satu kejadian atau bukti laboratorium.
Mei 2025: Pembayaran pekerja dapur dipersoalkan
Keluhan pembayaran pekerja muncul dari dapur SPPG Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Sejumlah pekerja menyebut pembayaran yang diterima berbeda dari bulan sebelumnya, dari sekitar Rp1,6 juta menjadi sekitar Rp600 ribu pada pembayaran berikutnya.
Menanggapi keluhan itu, Kepala SPPG menjelaskan bahwa sistem pembayaran menggunakan hitungan harian. Pembayaran sebelumnya menggunakan dana talangan yayasan, sedangkan penyesuaian berikutnya mengikuti operasional dapur dan jumlah produksi.
Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan skema pembayaran dan komunikasi dengan pekerja. Meski demikian, keluhan itu belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran pengupahan tanpa pemeriksaan terhadap kesepakatan dan dokumen pembayaran.
September 2025: Nasi basi dan ulat pada buah di Bireuen
Pada 18 September 2025, sebagian makanan MBG yang diterima Sekolah IT Azkiya, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dilaporkan tidak layak konsumsi.
Dalam penjelasan yang dimuat situs resmi BGN, Kepala SPPG Geulanggang Baro mengakui kelalaian pengawasan mutu sebelum distribusi. Masalah yang ditemukan berupa nasi basi dan ulat pada buah salak.
SPPG menghentikan sementara distribusi ke sekolah tersebut untuk evaluasi. Menurut laporan yang dipublikasikan BGN, hingga keterangan itu dibuat tidak ada siswa yang mengalami gangguan kesehatan serius atau memerlukan perawatan medis.
Peristiwa ini merupakan temuan mutu makanan, bukan otomatis kejadian keracunan.
Januari 2026: Laporan ikan berulat di Aceh Barat Daya
Laporan makanan bermasalah kembali muncul pada Januari 2026 di MIN Alue Pade, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya. Menu ikan dalam salah satu porsi MBG dilaporkan mengandung ulat.
Koordinator wilayah SPPG menyampaikan bahwa pihak dapur telah melakukan klarifikasi kepada sekolah. Menurut keterangannya, satu porsi dilaporkan bermasalah.
Temuan tersebut memicu desakan evaluasi terhadap dapur penyedia. Namun, dugaan penyebab yang beredar, termasuk mengenai penyimpanan bahan, belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan pemeriksaan laboratorium.
Februari–Maret 2026: Keracunan massal di Bireuen
Pada 26–27 Februari 2026, penerima MBG di kawasan Simpang Mamplam dan Pandrah, Bireuen, mengalami muntah, diare, serta keluhan kesehatan setelah mengonsumsi paket makanan.
Jumlah yang diberitakan berkisar 129 hingga 140 orang, bergantung pada sumber dan waktu pendataan. Angka tersebut merujuk pada rangkaian kejadian yang sama sehingga tidak dapat dijumlahkan.
Pada 6 Maret, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh menyampaikan kepada AJNN bahwa ditemukan kontaminasi bakteri Staphylococcus aureus pada telur dan ayam dalam sampel makanan.
Penanganan bahan baku, kematangan makanan, serta jeda waktu antara penyiapan dan distribusi menjadi perhatian evaluasi. Sementara itu, kabar bahwa dua siswa meninggal dalam kejadian tersebut dibantah BGN dan dinyatakan menyesatkan oleh pemeriksa fakta.
Februari–Maret 2026: Kontaminasi bakteri di Aceh Selatan
Kasus lain terjadi di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Sebanyak 18 pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA mendapat penanganan medis setelah mengonsumsi MBG pada 27 Februari 2026.
Dinas Kesehatan mengategorikan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Polisi melakukan penyelidikan, sementara operasional dapur terkait dihentikan sementara.
Pada 18 Maret, Satgas Penyelenggaraan Program MBG Aceh Selatan menyampaikan hasil pemeriksaan lima sampel makanan. Pemeriksaan menemukan cemaran mikroba, antara lain Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Salmonella.
Berbeda dari laporan yang masih berupa dugaan, kasus ini telah disertai penjelasan hasil pengujian laboratorium mengenai kontaminasi makanan.
Maret 2026: Dapur dihentikan karena persyaratan sanitasi
Selain insiden pangan, kepatuhan dapur terhadap persyaratan kesehatan turut menjadi persoalan.
Sejumlah media yang mengutip surat BGN tertanggal 7 Maret 2026 melaporkan penghentian sementara 28 SPPG di Aceh. Alasannya berkaitan dengan belum dilakukannya pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan/atau belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), setelah melewati batas waktu operasional yang ditentukan.
Dapur yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan pencabutan penghentian sementara sesuai mekanisme BGN.
Angka tersebut bukan jumlah dapur penyebab keracunan. Data mengenai daftar penghentian dan dapur yang belum mendaftar SLHS juga perlu dibedakan karena cakupan pelaporannya tidak selalu sama.
April 2026: Temuan makanan berulat di Sawang
Pada 17 April 2026, Dinas Kesehatan Aceh Selatan menyampaikan telah melakukan konfirmasi awal terhadap laporan makanan MBG berulat di Kecamatan Sawang.
Dinkes bersama puskesmas memeriksa kondisi siswa dan meninjau dapur penyedia. Pejabat Dinkes juga mengeluhkan sulitnya koordinasi dengan koordinator wilayah BGN dalam penanganan laporan tersebut.
Keluhan itu merupakan keterangan pihak Dinkes, bukan hasil audit menyeluruh terhadap BGN. Meski demikian, peristiwa tersebut memperlihatkan kebutuhan komunikasi yang cepat dan terbuka ketika muncul risiko kesehatan pada penerima manfaat.
Juni 2026: Tujuh dapur Banda Aceh berhenti karena dana
Pada 8 Juni 2026, tujuh dari 37 SPPG di Banda Aceh dilaporkan berhenti sementara akibat dana operasional dari BGN pusat belum masuk ke rekening virtual.
Koordinator wilayah menjelaskan bahwa dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menjalankan pelayanan. Penghentian sementara dipilih untuk menghindari persoalan pembiayaan lebih lanjut.
Situasi tersebut berdampak pada penyaluran MBG ke sekolah penerima. Persoalannya berada pada kelancaran pencairan dan kesinambungan pelayanan, bukan temuan keamanan pangan.
Keterlambatan dana juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan anggaran.
Oktober 2026: Dugaan keracunan di SMPN 4 Banda Aceh
Pada 29 Oktober 2026, sebanyak 15 orang, terdiri atas 10 pelajar dan lima guru SMPN 4 Banda Aceh, dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG.
Pada malam hari, lima siswi dan seorang guru masih menjalani observasi dalam kondisi baik. Enam orang tersebut merupakan bagian dari jumlah penerima yang dilaporkan bergejala, bukan tambahan korban.
BGN menyampaikan permohonan maaf dan menghentikan sementara operasional SPPG terkait untuk investigasi. Sampel makanan diserahkan kepada BPOM untuk diperiksa.
Dalam sumber yang dihimpun, hasil akhir pengujian laboratorium belum terkonfirmasi. Karena itu, penyebab kejadian di Banda Aceh tidak dapat disamakan dengan temuan bakteri pada kasus Bireuen atau Aceh Selatan.
November 2026: Lima SPPG Simeulue berhenti melayani
Pada 9 November 2026, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Simeulue menyampaikan bahwa lima SPPG berhenti sementara sejak pekan sebelumnya.
Tiga dapur terkendala dana operasional yang belum cair, sedangkan dua lainnya terkena penghentian sementara terkait Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Kelima unit yang disebut berada di Lugu, Suka Jaya, Teupah Selatan, Busung, dan Awe Kecil. BGN menjelaskan bahwa pelayanan dapat dilanjutkan setelah persoalan pendanaan atau persetujuan laporan diselesaikan sesuai ketentuan.
Status terbaru masing-masing dapur masih memerlukan konfirmasi lanjutan.
Lima persoalan yang perlu dibedakan
Dari rangkaian laporan tersebut, persoalan MBG di Aceh mencakup lima bidang: mutu dan keamanan pangan, kelayakan sanitasi dapur, kelancaran pembiayaan, pengelolaan pekerja, serta koordinasi pengawasan.
Masing-masing membutuhkan penanganan berbeda. Temuan makanan tidak layak memerlukan pemeriksaan proses produksi; keracunan membutuhkan penanganan medis dan investigasi; sedangkan terhentinya layanan karena dana memerlukan penyelesaian administrasi serta pembiayaan.
Penghentian sementara merupakan salah satu langkah pengendalian risiko. Namun, hasil pemeriksaan, perbaikan yang dilakukan, dan dasar pembukaan kembali dapur perlu dijelaskan agar sekolah serta orang tua memperoleh kepastian.
Rangkaian kasus ini tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi seluruh SPPG di Aceh. Meski demikian, laporan dari beberapa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, melainkan juga keamanan makanan dan konsistensi pelayanan kepada penerima manfaat.
Catatan redaksi: Linimasa ini merangkum sejumlah laporan pada periode Mei 2025–November 2026, bukan inventarisasi lengkap seluruh kejadian di Aceh. Angka korban dan dapur tidak dijumlahkan karena perbedaan waktu pendataan serta potensi tumpang tindih.
Referensi
- BGN — Penjelasan makanan tidak layak di Sekolah IT Azkiya, Bireuen
- MODUSACEH — Keluhan pembayaran pekerja dapur Lhokseumawe
- Kupasan — Laporan menu berulat di Aceh Barat Daya
- AJNN — Penjelasan BBPOM mengenai keracunan di Bireuen
- ANTARA — Hasil pemeriksaan kasus Aceh Selatan
- Tribune Indonesia — Penghentian sementara 28 SPPG di Aceh
- Waspada — Temuan makanan berulat di Sawang
- Kompas — Tujuh dapur Banda Aceh berhenti karena dana
- ANTARA — Investigasi dugaan keracunan di Banda Aceh
- ANTARA Aceh — Lima SPPG Simeulue berhenti sementara
- CekFakta — Bantahan kabar dua siswa meninggal
Ringkasan untuk media sosial:
- Persoalan MBG di Aceh mencakup keamanan pangan, sanitasi dapur, pembayaran pekerja, dan keterlambatan dana operasional.
- Sebagian kasus telah disertai hasil pemeriksaan laboratorium; laporan lain masih memerlukan konfirmasi penyebab.
- Penghentian dapur tidak selalu berkaitan dengan keracunan. Keterbukaan hasil evaluasi dan kepastian pelayanan menjadi kebutuhan utama.































