• Latest
  • Trending

Dipecat dari ASN, Mengapa Kasus Eks Inspektur Banda Aceh Belum P-21?

21/11/2026

Realisasi Keuangan APBA 2026 Capai 75,84 Persen, Masih di Bawah Target Akhir November

22/11/2026

FBI Selidiki Dugaan Peretasan Database Kriminal Nasional AS

22/11/2026

Dari Keracunan hingga Dapur Tutup, Menelusuri Persoalan MBG di Aceh

22/11/2026

Wali Nanggroe Terima Diplomat Amerika Serikat, Bahas Penguatan Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Pembangunan Aceh

21/11/2026

Timeline Insiden Tiro: Korban Tewas, Investigasi Belum Terungkap

21/11/2026

Komdigi Minta Google Jelaskan Dasar Penutupan Kanal YouTube

21/11/2026

Operasi Modifikasi Cuaca Aceh Dimulai, Hujan Dialihkan ke Laut

21/11/2026

Tiga Skenario Akhir Konflik AS-Iran: Tekanan, Konsesi, atau Jalan Buntu

20/11/2026

Hacker China Eksploitasi Zero-Day VMware vCenter untuk Kuasai Admin

20/11/2026
PT GLEH Resmi Kelola Insinerator Limbah B3 TPA Regional Aceh, Mualem Dorong Sentralisasi Pengolahan

PT GLEH Resmi Kelola Insinerator Limbah B3 TPA Regional Aceh, Mualem Dorong Sentralisasi Pengolahan

20/11/2026

Babak Baru Blang Padang: Presiden Setujui Status Wakaf, Yusril Minta Aceh Tempuh Itsbat

20/11/2026

Pedagang Mie Aceh di Jakarta Ditawari Rp10 Ribu per Jam untuk Rekaman Pelatihan AI

19/11/2026
  • Peraturan Media Siber
  • Redaksi Kutarajapost
  • Iklan
Minggu, November 22, 2026
  • Login
  • Beranda
  • Aceh
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Teknologi
  • Sosial
  • Kesehatan
  • Sejarah
  • Serba Serbi
No Result
View All Result
Kutarajapost - Berita Aceh dan Nasional
Advertisement
  • Beranda
  • Aceh
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Teknologi
  • Sosial
  • Kesehatan
  • Sejarah
  • Serba Serbi
No Result
View All Result
Kutarajapost - Berita Aceh dan Nasional
No Result
View All Result
Home Aceh

Dipecat dari ASN, Mengapa Kasus Eks Inspektur Banda Aceh Belum P-21?

Cut Husna Elmeira by Cut Husna Elmeira
21/11/2026
in Aceh
0
1
SHARES
17
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

BANDA ACEH — Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Namun, perkara dugaan jarimah liwath yang menjeratnya bersama pria berinisial AM belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan hingga 16 November 2026.

Keduanya telah keluar dari tahanan sejak 31 Oktober karena masa penahanan berakhir. Perkembangan ini memperlihatkan dua proses berbeda: pemeriksaan disiplin ASN yang berujung pemecatan dan penanganan perkara jinayat yang masih terkendala pemenuhan unsur serta pembuktian.

Pelepasan dari tahanan bukan putusan bebas pengadilan. Sebaliknya, pemberhentian FD sebagai PNS juga tidak otomatis membuktikan dugaan jarimah liwath.

Bermula dari penangkapan di kantor

Kasus ini bermula pada 12 Agustus 2026. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh mengamankan FD dan AM di ruang kerja FD, Kantor Inspektorat, kawasan Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng.

Menurut keterangan aparat yang diberitakan sejumlah media, petugas mendatangi lokasi setelah menerima laporan mengenai seorang pria yang masuk ke kantor setelah jam kerja. Peristiwa tersebut kemudian ditangani sebagai dugaan pelanggaran Qanun Jinayat.

Kejaksaan Negeri Banda Aceh menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada 18 Agustus 2026. Jaksa peneliti kemudian ditunjuk, disusul koordinasi dengan penyidik pada 21 Agustus untuk membahas pembuktian unsur perkara.

Berkas dikembalikan dengan 17 petunjuk

Berkas tahap pertama diterima jaksa pada 8 September 2026. Enam hari kemudian, jaksa menerbitkan P-18, yakni pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap.

Setelah perkara diekspose di Kejaksaan Tinggi Aceh pada 18 September, berkas dikembalikan kepada penyidik pada 21 September melalui P-19. Jaksa memberikan 17 petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan.

Pada 5 Oktober, penyidik menyerahkan kembali berkas yang telah dilengkapi. Di dalamnya terdapat pemeriksaan tambahan tersangka serta keterangan ahli hukum Islam, kedokteran forensik, dan hukum pidana.

Perkara kembali diekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh pada 19 Oktober. Namun, menurut kronologi yang disampaikan Kejari Banda Aceh, penyidik pada 28 Oktober menyatakan unsur pasal yang disangkakan belum dapat dipenuhi meski penyidikan telah dilakukan secara maksimal.

Jalur disiplin ASN berujung pemecatan

Di tengah proses perkara jinayat, Pemerintah Kota Banda Aceh menjalankan pemeriksaan disiplin dan kode etik terhadap FD.

Kepala BKPSDM Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan bahwa tim pemeriksa menyatakan FD melakukan pelanggaran disiplin berat. Pemko kemudian meminta pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara.

Menurut keterangan resmi Pemko, BKN memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat pada 4 Oktober 2026. Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menindaklanjutinya melalui Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.

Keputusan itu menjadi dasar pemberhentian FD sebagai PNS. Pemko mengumumkan penjelasan mengenai sanksi tersebut dalam konferensi pers pada 13 November.

Keluar tahanan setelah masa penahanan habis

FD dan AM dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026. Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, menyampaikan bahwa pelepasan dilakukan karena masa penahanan keduanya telah berakhir.

Pada konferensi pers 13 November, Rizal menyatakan penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. Namun, berdasarkan petunjuk jaksa peneliti, unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi.

Penjelasan tersebut perlu dibedakan dari putusan pengadilan. Keluar dari tahanan karena batas waktu penahanan berakhir tidak dengan sendirinya berarti perkara telah diputus atau penyidikan resmi dihentikan.

Mengapa belum bisa dinyatakan lengkap?

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Bobbi Sandri, menjelaskan dalam konferensi pers 16 November bahwa persoalan utama terletak pada kesesuaian perbuatan yang dapat dibuktikan dengan rumusan jarimah liwath.

Sebagaimana diberitakan Kupasan.com, jaksa menilai bukti yang tersedia belum menunjukkan terpenuhinya unsur penetrasi anal yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut.

Menurut penjelasan kejaksaan, saksi tidak melihat langsung perbuatan di dalam ruangan yang terkunci. Keterangan tersangka dan ahli juga belum memberikan dasar yang cukup untuk membuktikan unsur tersebut, sementara temuan medis belum dapat memastikan kaitannya dengan peristiwa yang disidik.

Jaksa menyatakan telah menguji kemungkinan penerapan sejumlah pasal kesusilaan dalam KUHP. Namun, berdasarkan fakta yang diuraikan dalam berkas, unsur pasal-pasal tersebut juga dinilai belum terpenuhi.

“Setiap perkara harus ditangani berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bobbi, sebagaimana dikutip Kupasan.com.

Bukan jabatan, melainkan standar pembuktian

Kejaksaan membantah adanya perlakuan khusus dalam penanganan perkara. Bobbi menyatakan perbedaan hasil penanganan harus dilihat dari fakta dan kekuatan pembuktian masing-masing kasus, bukan jabatan pihak yang diperiksa.

Penegakan hukum pidana terikat asas legalitas. Artinya, perbuatan yang didakwakan harus memenuhi rumusan tindak pidana dalam aturan yang berlaku dan didukung alat bukti yang memadai.

Karena itu, dugaan perilaku seksual sesama jenis tidak dapat otomatis disamakan dengan terbuktinya jarimah liwath. Penilaiannya harus mengacu pada unsur hukum yang spesifik, bukan semata-mata penilaian sosial terhadap pihak yang terlibat.

Status perkara terakhir

Hingga keterangan Kejari Banda Aceh pada 16 November 2026, kedua berkas belum dinyatakan lengkap atau P-21. P-21 merupakan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, bukan putusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang.

Kejaksaan menyebut tindak lanjut penyidikan, termasuk kemungkinan penghentiannya, menjadi kewenangan penyidik. Dalam sumber yang ditelusuri, belum ditemukan konfirmasi terbitnya surat penghentian penyidikan maupun putusan pengadilan atas perkara FD dan AM.

Dengan demikian, status yang perlu dipisahkan tetap jelas: FD telah dipecat melalui mekanisme disiplin ASN, sementara perkara dugaan liwath belum mencapai tahap berkas lengkap berdasarkan penjelasan terakhir kejaksaan.

Catatan: Naskah ini disusun berdasarkan keterangan resmi Pemko Banda Aceh dan pemberitaan yang memuat perkembangan perkara hingga 16 November 2026. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku.

Sumber

  • Pemko Banda Aceh—penjelasan pemberhentian FD
  • Kupasan.com—kronologi dan penjelasan Kejari Banda Aceh, 16 November
  • ANTARA—pemecatan terkait pelanggaran disiplin ASN
  • CNN Indonesia—keterangan pelepasan dari tahanan
Previous Post

Wali Nanggroe Terima Diplomat Amerika Serikat, Bahas Penguatan Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Pembangunan Aceh

Next Post

Dari Keracunan hingga Dapur Tutup, Menelusuri Persoalan MBG di Aceh

Cut Husna Elmeira

Cut Husna Elmeira

"Menulis bagi saya adalah cara untuk pulang, bahkan ketika rumah itu sendiri sudah tidak ada."

Related Posts

Aceh

Realisasi Keuangan APBA 2026 Capai 75,84 Persen, Masih di Bawah Target Akhir November

22/11/2026
Aceh

Dari Keracunan hingga Dapur Tutup, Menelusuri Persoalan MBG di Aceh

22/11/2026
Aceh

Wali Nanggroe Terima Diplomat Amerika Serikat, Bahas Penguatan Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Pembangunan Aceh

21/11/2026
Aceh

Timeline Insiden Tiro: Korban Tewas, Investigasi Belum Terungkap

21/11/2026
Aceh

Operasi Modifikasi Cuaca Aceh Dimulai, Hujan Dialihkan ke Laut

21/11/2026
PT GLEH Resmi Kelola Insinerator Limbah B3 TPA Regional Aceh, Mualem Dorong Sentralisasi Pengolahan
Aceh

PT GLEH Resmi Kelola Insinerator Limbah B3 TPA Regional Aceh, Mualem Dorong Sentralisasi Pengolahan

20/11/2026
Next Post

Dari Keracunan hingga Dapur Tutup, Menelusuri Persoalan MBG di Aceh

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pembukaan-Rekrutmen-SDM-Berpengalaman-Special-Hire-dan-Tenaga-Kerja-PKWT-Bank-Indonesia-2024-2025

Lowongan Rekrutmen Bank Indonesia 2024: Special Hire dan PKWT Terbaru

19/10/2024
Cara Mengatur Ukuran Logo di Word dengan Mudah

Cara Mengatur Ukuran Logo di Word dengan Mudah

04/10/2024
Legenda Tapaktuan

Legenda Tapak Tuan: Misteri Jejak Kaki Raksasa di Aceh Selatan

31/10/2024
call center bsi

Cara Menghubungi Call Center BSI dengan Mudah

16/10/2024
Masa depan Twitter di tangan Elon Musk

Masa depan Twitter di tangan Elon Musk

0
Rishi Sunak: Siapa dia dan mengapa dia mau menjadi perdana menteri Inggris sekarang?

Rishi Sunak: Siapa dia dan mengapa dia mau menjadi perdana menteri Inggris sekarang?

0
Satgas PMK di Aceh Timur Mulai Gencar Vaksinasi untuk Hewan Ternak

Satgas PMK di Aceh Timur Mulai Gencar Vaksinasi untuk Hewan Ternak

0
46.836 Ekor Ternak Terinfeksi PMK di Aceh Dinyatakan Sembuh

46.836 Ekor Ternak Terinfeksi PMK di Aceh Dinyatakan Sembuh

0

Realisasi Keuangan APBA 2026 Capai 75,84 Persen, Masih di Bawah Target Akhir November

22/11/2026

FBI Selidiki Dugaan Peretasan Database Kriminal Nasional AS

22/11/2026

Dari Keracunan hingga Dapur Tutup, Menelusuri Persoalan MBG di Aceh

22/11/2026

Dipecat dari ASN, Mengapa Kasus Eks Inspektur Banda Aceh Belum P-21?

21/11/2026
Kutarajapost - Berita Aceh dan Nasional

© 2026 kutarajapost.com.

Navigate Site

  • Tentang Redaksi
  • Pasang Iklan
  • Kebijakan Privasi
  • Kontak dan Hak Jawab

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Aceh
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Teknologi
  • Sosial
  • Kesehatan
  • Sejarah
  • Serba Serbi

© 2026 kutarajapost.com.