BANDA ACEH — Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Namun, perkara dugaan jarimah liwath yang menjeratnya bersama pria berinisial AM belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan hingga 16 November 2026.
Keduanya telah keluar dari tahanan sejak 31 Oktober karena masa penahanan berakhir. Perkembangan ini memperlihatkan dua proses berbeda: pemeriksaan disiplin ASN yang berujung pemecatan dan penanganan perkara jinayat yang masih terkendala pemenuhan unsur serta pembuktian.
Pelepasan dari tahanan bukan putusan bebas pengadilan. Sebaliknya, pemberhentian FD sebagai PNS juga tidak otomatis membuktikan dugaan jarimah liwath.
Bermula dari penangkapan di kantor
Kasus ini bermula pada 12 Agustus 2026. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh mengamankan FD dan AM di ruang kerja FD, Kantor Inspektorat, kawasan Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng.
Menurut keterangan aparat yang diberitakan sejumlah media, petugas mendatangi lokasi setelah menerima laporan mengenai seorang pria yang masuk ke kantor setelah jam kerja. Peristiwa tersebut kemudian ditangani sebagai dugaan pelanggaran Qanun Jinayat.
Kejaksaan Negeri Banda Aceh menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada 18 Agustus 2026. Jaksa peneliti kemudian ditunjuk, disusul koordinasi dengan penyidik pada 21 Agustus untuk membahas pembuktian unsur perkara.
Berkas dikembalikan dengan 17 petunjuk
Berkas tahap pertama diterima jaksa pada 8 September 2026. Enam hari kemudian, jaksa menerbitkan P-18, yakni pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap.
Setelah perkara diekspose di Kejaksaan Tinggi Aceh pada 18 September, berkas dikembalikan kepada penyidik pada 21 September melalui P-19. Jaksa memberikan 17 petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan.
Pada 5 Oktober, penyidik menyerahkan kembali berkas yang telah dilengkapi. Di dalamnya terdapat pemeriksaan tambahan tersangka serta keterangan ahli hukum Islam, kedokteran forensik, dan hukum pidana.
Perkara kembali diekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh pada 19 Oktober. Namun, menurut kronologi yang disampaikan Kejari Banda Aceh, penyidik pada 28 Oktober menyatakan unsur pasal yang disangkakan belum dapat dipenuhi meski penyidikan telah dilakukan secara maksimal.
Jalur disiplin ASN berujung pemecatan
Di tengah proses perkara jinayat, Pemerintah Kota Banda Aceh menjalankan pemeriksaan disiplin dan kode etik terhadap FD.
Kepala BKPSDM Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan bahwa tim pemeriksa menyatakan FD melakukan pelanggaran disiplin berat. Pemko kemudian meminta pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara.
Menurut keterangan resmi Pemko, BKN memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat pada 4 Oktober 2026. Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menindaklanjutinya melalui Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Keputusan itu menjadi dasar pemberhentian FD sebagai PNS. Pemko mengumumkan penjelasan mengenai sanksi tersebut dalam konferensi pers pada 13 November.
Keluar tahanan setelah masa penahanan habis
FD dan AM dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026. Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, menyampaikan bahwa pelepasan dilakukan karena masa penahanan keduanya telah berakhir.
Pada konferensi pers 13 November, Rizal menyatakan penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. Namun, berdasarkan petunjuk jaksa peneliti, unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi.
Penjelasan tersebut perlu dibedakan dari putusan pengadilan. Keluar dari tahanan karena batas waktu penahanan berakhir tidak dengan sendirinya berarti perkara telah diputus atau penyidikan resmi dihentikan.
Mengapa belum bisa dinyatakan lengkap?
Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Bobbi Sandri, menjelaskan dalam konferensi pers 16 November bahwa persoalan utama terletak pada kesesuaian perbuatan yang dapat dibuktikan dengan rumusan jarimah liwath.
Sebagaimana diberitakan Kupasan.com, jaksa menilai bukti yang tersedia belum menunjukkan terpenuhinya unsur penetrasi anal yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut.
Menurut penjelasan kejaksaan, saksi tidak melihat langsung perbuatan di dalam ruangan yang terkunci. Keterangan tersangka dan ahli juga belum memberikan dasar yang cukup untuk membuktikan unsur tersebut, sementara temuan medis belum dapat memastikan kaitannya dengan peristiwa yang disidik.
Jaksa menyatakan telah menguji kemungkinan penerapan sejumlah pasal kesusilaan dalam KUHP. Namun, berdasarkan fakta yang diuraikan dalam berkas, unsur pasal-pasal tersebut juga dinilai belum terpenuhi.
“Setiap perkara harus ditangani berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bobbi, sebagaimana dikutip Kupasan.com.
Bukan jabatan, melainkan standar pembuktian
Kejaksaan membantah adanya perlakuan khusus dalam penanganan perkara. Bobbi menyatakan perbedaan hasil penanganan harus dilihat dari fakta dan kekuatan pembuktian masing-masing kasus, bukan jabatan pihak yang diperiksa.
Penegakan hukum pidana terikat asas legalitas. Artinya, perbuatan yang didakwakan harus memenuhi rumusan tindak pidana dalam aturan yang berlaku dan didukung alat bukti yang memadai.
Karena itu, dugaan perilaku seksual sesama jenis tidak dapat otomatis disamakan dengan terbuktinya jarimah liwath. Penilaiannya harus mengacu pada unsur hukum yang spesifik, bukan semata-mata penilaian sosial terhadap pihak yang terlibat.
Status perkara terakhir
Hingga keterangan Kejari Banda Aceh pada 16 November 2026, kedua berkas belum dinyatakan lengkap atau P-21. P-21 merupakan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, bukan putusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang.
Kejaksaan menyebut tindak lanjut penyidikan, termasuk kemungkinan penghentiannya, menjadi kewenangan penyidik. Dalam sumber yang ditelusuri, belum ditemukan konfirmasi terbitnya surat penghentian penyidikan maupun putusan pengadilan atas perkara FD dan AM.
Dengan demikian, status yang perlu dipisahkan tetap jelas: FD telah dipecat melalui mekanisme disiplin ASN, sementara perkara dugaan liwath belum mencapai tahap berkas lengkap berdasarkan penjelasan terakhir kejaksaan.
Catatan: Naskah ini disusun berdasarkan keterangan resmi Pemko Banda Aceh dan pemberitaan yang memuat perkembangan perkara hingga 16 November 2026. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku.































