Arab Saudi dan Kuwait dilaporkan kembali mencabut pembatasan penggunaan pangkalan militer serta wilayah udara mereka oleh pasukan Amerika Serikat, terhitung sejak 7 Mei 2026.
Keputusan itu membuka lagi akses bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan operasi yang disebut sebagai “Proyek Kebebasan” terhadap Iran, setelah sebelumnya sempat terhenti sementara akibat pembatasan dari dua negara Teluk tersebut.
Pembatasan awal disebut muncul setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana operasi militer melalui media sosial pada 4 Mei tanpa koordinasi lebih dulu dengan sekutu kawasan. Riyadh dan Kuwait juga disebut khawatir Washington tidak mampu memberikan jaminan perlindungan yang memadai apabila Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran.
Kebijakan itu sempat berdampak pada akses Amerika Serikat ke sejumlah fasilitas strategis, termasuk Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Namun, dalam waktu kurang dari dua hari, sikap kedua negara berubah setelah komunikasi diplomatik tingkat tinggi dilakukan secara intensif.
Salah satu komunikasi penting yang disebut terjadi adalah pembicaraan langsung antara Trump dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dari rangkaian komunikasi itu, kedua pihak dikabarkan mencapai kesepakatan mengenai jaminan keamanan serta koordinasi bersama.
Perubahan cepat ini menunjukkan pentingnya dukungan negara-negara Teluk bagi operasi militer Amerika Serikat di kawasan. Di sisi lain, situasi tersebut juga menggambarkan sensitifnya hubungan aliansi ketika ketegangan dengan Iran meningkat.
Sejumlah laporan menyebut keputusan Arab Saudi dan Kuwait sekaligus menegaskan kembali posisi keduanya sebagai mitra utama pertahanan Amerika Serikat. Meski begitu, perbedaan pandangan mengenai strategi dan risiko konflik tetap menjadi tantangan dalam hubungan tersebut.
Insiden ini juga menjadi pelajaran bagi Washington bahwa langkah sepihak tanpa konsultasi dapat mengguncang dukungan sekutu. Dalam konfrontasi panjang dengan Teheran, koordinasi dengan mitra kawasan dinilai menjadi faktor penting bagi keberlanjutan operasi militer.
Sumber: Sovereign Media, Reuters, Al Jazeera, The Wall Street Journal.
